Lewat Program PMT, Stunting di Jawa Timur Harus Ditekan Hingga 3%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) optimistis bisa menekan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. Pasalnya, prevalensi stunting di Jatim dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan.

Hal tersebut langsung disambut baik progres penurunan tersebut oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. Meski begitu dia mengingatkan agar kerja keras terus dilakukan agar stunting benar-benar bisa ditekan, minimal hingga di angka 3%.

Salah satunya dengan melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak. Dia berharap program PMT bisa ditingkatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Jatim.

"Peningkatan status gizi anak ini harus dilakukan hingga di tingkat desa. Pemerintah provinsi harus bisa memastikan bahwa anak-anak di desa tidak ada lagi yang kekurangan gizi. Maka, program PMT ini harus dimaksimalkan," tuturnya.

Dia berharap, prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3% melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. "Kemiskinan bukan faktor utama terjadinya stunting. Tapi ada juga faktor salah pola asuhnya. Itu menjadi pekerjaan rumah kita untuk sosialisasi pencegahan stunting," katanya.

Itu sebabnya, bersama stakeholeder dia turut mengampanyekan penanganan stunting hingga ke desa-desa. "Saya keliling dengan (kader) PKH (Program Keluarga Harapan) di seluruh Kabupaten Kediri. Tujuannya agar stunting turun menjadi satu digit,"pungkasnya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), angka prevalensi stunting pada tahun 2019 masih di angka  26,86 persen. Namun, di tahun 2020 turun menjadi 25,64 persen. Persentase itu kembali turun di tahun 2021 menjadi 23,5 persen.

“Pemprov Jatim terus bekerja keras untuk menurunkan stunting serendah-rendahnya. Pak Presiden menergetkan angka stunting 14% di tahun 2024, ini akan menjadi kerja keras kita semua,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menegaskan, penanganan stunting di Jatim melibatkan berbagai pihak, yakni peran serta intansi vertikal, lintas organisasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi dan mitra non pemerintah lainnya.