Lima Pemuka Agama Pimpin Doa Bersama Jelang G20 Indonesia

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan doa bersama untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia. Doa bersama dipimpin oleh lima pemuka agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, mengajak para pegawai Kemenkumham untuk berdoa agar tercipta suasana yang aman dan kondusif, khususnya menjelang acara puncak Presidensi G20 di Bali.

Baca Juga: Melalui Presidensi G20, Airlangga: Indonesia Jamin Rantai Pasok Global

"Tinggal 26 hari lagi sebelum acara puncak G20 pada 15-16 November 2022 di Bali. Mari kita satukan hati dan pikiran seraya berdoa agar pada pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, suasana tetap aman, kondusif, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Andap dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/10/2022).

Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di kepanitiaan nasional Presidensi G20. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

"Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen Imigrasi masuk dalam panitia nasional. Amanah ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja all out dan saling melengkapi," katanya.

Kemenkumham, dalam penyelenggaraan Presidensi G20, bertugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20.

"Akan datang negara-negara anggota G20, badan-badan dunia, dengan estimasi total 12.750 peserta. Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik," jelasnya.

Sementara untuk mengantisipasi lonjakan orang asing, Kemenkumhan menyiapkan beberapa langkah. Di antaranya, kata Andap, adalah peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di bandara. Agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan, akan dipersiapkan beberapa konter tambahan disamping konter reguler.

"Terdapat tiga konter khusus presidensi G20 dan 13 konter layanan reguler. Jika terjadi penumpukan, empat konter reguler akan dialihfungsiian menjadi konter delegasi G20," jelasnya.

Praktis dengan peningkatan ini, jumlah petugas layanan imigrasi juga akan ditambah dua kali lipat, termasuk sarana prasana dan perangkat pendukung lainnya. "Kedua, kita menyiapkan jumlah SDM petugas imigrasi. Secara organik, imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. Persiapan KTT G20 di Bali ini, kita tambah menjadi 64 orang. Perangkat pendukungnya juga, seperti komputer dan lainnya akan ditambah menjadi 64 paket unit," kata Andap.

"Di samping itu disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini akan ditempatkan di sejumlah pos, termasuk pos VVIP dan terminal kedatangan," jelasnya.

Baca Juga: Lima Manfaat Presidensi G20 Indonesia bagi Para Pemimpin Daerah

Memastikan agar layanan tetap lancar, pelayanan keimigrasian akan terus dikawal hingga kepulangan delegasi beserta rombongannya nanti. "Untuk kepulangan delegasi Kemenkumham menyiapkan 10 petugas dan 10 perangkat komputer. Kami pastikan delegasi G20 akan mendapatkan layanan keimigrasian yang baik sejak kedatangan hingga kepulangan," tegas Andap. 

Antisipasi adanya penyalahgunaan visa atau overstay, pengawasan terhadap orang-orang asing tetap dilakukan secara ketat, di antaranya melalui pemantauaan durasi izin waktu. Pasca-KTT, tim pengawasan orang asing atau tim PORA akan intensif melaksanakan tugas-tugasnya.

"Peningkaan pelayanan terhadap orang asing tidak berarti memperlemah pengawasan terhadap keberadaan mereka. Tim PORA akan bekerja lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan visa atau overstay," jelas Andap.

Untuk memperlancar tugas tersebut, kementerian di bawah komando Yasonna Laoly ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, dan Pemda.

"Khusus penanganan VVIP yang menjadi ranah TNI, saya juga sudah menitipkan kepada Panglima TNI mengenai tugas-tugas layanan keimigrasian agar terjadi sinergisitas demi terselenggaranya tugas masing-masing instansi sesuai amanat undang-undang yang diembannya masing-masing dalam rangka mendukung dan menyukseskan KTT G20 di Bali nanti," pungkasnya.