Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Myanmar Sulit Setop Kejahatan Kemanusiaan, Pakar: Apa Peran Indonesia sebagai Tuan Rumah G20?

Myanmar Sulit Setop Kejahatan Kemanusiaan, Pakar: Apa Peran Indonesia sebagai Tuan Rumah G20? Kredit Foto: Getty Images/AFP/Kachinwaves
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia sebagai anggota ASEAN, terlebih pemegang Presidensi G20, semestinya mengambil langkah pro aktif terhadap situasi yang terjadi di Myanmar, kata pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat. 

Situasi yang semakin memburuk, terlebih terkait serangan udara militer Myanmar pekan lalu di negara bagian Kachin Utara menewaskan 80 orang sehingga dapat dikatakan kejahatan perang sekaligus kejahatan kemanusiaan yang mesti dibawa ke pengadilan kriminal internasional. 

Baca Juga: Utusan Myanmar Absen di Pembahasan Para Menlu ASEAN, Kok Bisa?

"Tindakan pembantaian masyarakat sipil oleh junta militer di Myanmar ini harus dikutuk secara keras. Karena dengan alasan apa pun pembantaian terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan," kata Achmad, dalam keterangan resminya, Kamis (27/10/2022).

Dikabarkan bahwa militer Myanmar adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi ketika sekitar 500 orang menghadiri perayaan berdirinya Organisasi Kemerdekaan Kachin di mana kemudian jet militer Myanmar menjatuhkan empat bom pada pertemuan tersebut.

Setidaknya 80 orang yang tewas pada peristiwa tersebut adalah perwira, tentara militer Kachin, musisi, pemilik usaha dan warga sipil lainnya.

Di Myanmar memang terjadi situasi perlawanan terhadap rezim junta militer. Perlawanan tersebut dikoordinasi oleh para pemimpin sipil dan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dimana para anggota nya adalah para anggota parlemen terpilih pada pemilu November 2020 sebelum kudeta militer pada Februari 2021.

Pemerintah Indonesia, kata pakar di Narasi Institute itu, mesti mengambil inisiatif secara cepat untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Myanmar antara rakyat dan pemerintah Junta militer di sana. 

"Jika presiden Jokowi mampu bertemu dengan presiden Ukraina dan presiden Rusia di negaranya masing masing untuk mengupayakan jalan damai. maka harusnya presiden Jokowi lebih mampu lagi untuk mengupayakan jalan damai terhadap Myanmar yang sama sama negara Asia Tenggara dan juga sama sama negara ASEAN," tegasnya.

Baca Juga: Lampau Kinerja Pra Pandemi, Penyaluran KPR BCA Capai Rp 108,3 Triliun pada 2022

Penulis: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel:

WE Academy

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Lihat Semua