6 Ribu Kepala Desa akan Terbang ke IKN Nusantara, Pengamat: Padahal Masyarakat Indonesia Sedang dalam Keadaan Sulit

Enam ribu kepala desa se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) direncanakan akan terbang ke Kalimantan Timur pada bulan Desember 2022 mengunjungi IKN Nusantara.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sendiri  mengapresiasi rencana kunjungan 6000 kepala desa se-Indonesia ke Ibukota Negara Baru di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Baca Juga: Bedah Sumber Cuan Kaesang Sang Anak Presiden: Seberapa Untung Perusahaan Miliknya Ini?

Dia mengatakan hal ini merupakan bentuk dukungan kepala desa se-Indonesia terhadap pembangunan ibukota baru.

Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan kunjungan 6 ribu kepala desa se-Indonesia ke Ibukota baru Nusantara dalam keadaan ini tidaklah tepat.

“Dalam situasi saat ini dimana kondisi masyarakat desa yang sedang sulit terlebih atas dampak pandemi dan kenaikan harga BBM maka bukanlah tindakan yang tepat jika para kepala desanya justru terbang jalan jalan ke IKN,” jelas Ahmad melalui siaran tertulisnya, Kamis (03/11/22).

Baca Juga: Maruf Amin Apresiasi Kesediaan Emirat Arab Berinvestasi dalam Pembangunan IKN

“Terlebih sampai saat ini pun rencana pembangunan IKN juga masih terkendala berbagai hal terutama masalah pendanaan yang belum jelas. Para Investor yang digadang gadang mendanai IKN mundur teratur saat ini,” tambah dia.

Dalam situasi saat ini menurut Achmad, para kepala desa ini fokus untuk menyelesaikan masalah masalah masyarakat di desa ketimbang mereka pergi jalan-jalan mengunjungi IKN. 

“Dana untuk memobilisasi 6000 kepala desa ini tentunya bukanlah dana yang sedikit. Darimana dana untuk memobilisasi 6000 orang kepala desa ini untuk terbang ke IKN. Jika dana tersebut berasal dari negara diambil dari pos mana dana tersebut,” jelasnya. 

Baca Juga: Jokowi Luncurkan Platform Digital Nusantara, Ajak Generasi Muda Bangun IKN di Metaverse

Achmad menegaskan rencana 6000 orang kepala desa untuk mengunjungi IKN ini mesti dibatalkan. 

“Karena dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit akibat Pandemi dan kenaikan BBM jauh lebih penting para kepala desa ini fokus kepada kondisi masyarakatnya dibanding 6000 kepala desa ini jalan jalan ke IKN,” tutupnya.