Petani memanen jagung di Desa Kaleke, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (16/12/2021). Sejumlah petani di wilayah itu mengaku kenaikan harga jagung yang terjadi beberapa bulan terakhir di wilayah itu tidak dinikmati sepenuhnya karena ongkos produksi jagung semakin naik, terutama karena komponen produksi berupa pupuk sulit didapatkan tak terkecuali pupuk subsidi yang jatahnya tidak mencukupi. | Kredit Foto: Antara/Basri Marzuki
DPR mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mewaspadai penurunan stok pangan jelang akhir tahun. Regulator harus memastikan keamanan stok pangan Indonesia jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum libur akhir tahun 2022
Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro menegaskan dirinya tidak ingin gejolak harga pangan yang kini semakin tinggi diiringi dengan keterbatasan stok pangan. Dia mengungkapkan realisasi anggaran di Kementerian Pertanian sudah dalam posisi terjaga.
"Tapi, saya ingatkan, pengalaman sekian tahun (yang lalu), (jika tidak diantisipasi) hal-hal bisa menjadi masalah, kendala, dan kesulitan,” ucap Darori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Sebagai contoh, soal jagung dan kedelai. Berdasarkan laporan yang ia terima, realisasi ketersediaan stok jagung dan kedelai di bawah 40%. Ia pun menyayangkan harga kedelai impor bisa jauh lebih murah sebesar Rp7000 per kilogram dibandingkan dengan kedelai lokal.
“Di Amerika itu, hanya Rp7.000 per kilogram. Jadi sampai sini, kalau dijual itu lebih murah kedelai impor daripada di dalam negeri. Ini yang jadi masalah. Maka saya ingin tahu progres rencana kenaikan target stok yang dijelaskan Kementan ini apa yang menjadi landasannya?” jelasnya.
Baca Juga: Menjelang Natal dan Tahun Baru, Harga Bahan Pokok Cenderung Naik
Tidak hanya soal jagung dan kedelai, ia juga menyoroti soal pupuk. Menurutnya, hingga saat ini, para petani kesulitan memperoleh pupuk. Pupuk di Indonesia ini, tambahnya tidak hanya mahal, akan tetapi juga terbatas stoknya.
Oleh karena itu, ke depannya, ia berharap Kementerian Pertanian menindaklanjuti rekomendasi Komisi IV DPR RI. “Tentang tantangan soal pupuk. Apa yang dibahas oleh kita memang tujuannya baik. Kita meningkatkan (stok) dua jenis pupuk, tapi masalah beberapa jenis (pupuk) itu dihilangkan. Itu jadi masalah karena (pupuk yang dihilangkan) jenis yang disubsidi gitu. Jadi mohon ini dipertimbangkan apa yang disampaikan oleh komisi VI. Kita mendorong agar pupuk itu ditingkatkan bagaimana pun caranya,” pungkas Darori.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
