Menkeu Sri Mulyani Berikan Solusi untuk Hadapi Tantangan Industri Hulu Migas Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat banyak tantangan yang perlu dibenahi pada produksi minyak dan gas (Migas) terutama di sisi Industri Hulu di dalam negeri. 

Pasalnya sebagian besar produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari lapangan yang relatif sudah tua. 

"arena itu kita perlu merevitalisasi kebijakan agar kita mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi kita," ujar Ani, sapaan karibnya, dalam pembukaan International Convention and Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) 2022, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga: Potensi Migas Indonesia Begitu Besar di Tengah Transisi Energi, Ini Sikap Pemerintah

Ani mengatakan, kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi kita untuk dapat merespon situasi dan tantangan seperti ini.

Maka dari itu, pihaknya akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan Indonesia akan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi kami yang kredibel. 

"Kebijakan fiskal kita, baik dalam bentuk instrumen pajak seperti V80, maupun pajak langsung, seperti pajak penghasilan, dan juga melalui kebijakan kepabeanan kita, akan dapat memberikan kerangka kebijakan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi," ujarnya. 

Selain itu, juga akan menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar non-fosil, namun tetap konsisten dengan transisi energi kita.

Lanjutnya, hal itu diperlukan lantaran Indonesia akan terus memastikan bahwa tonggak sejarah apakah ini tahun 2030 atau 2060 atau sebelumnya akan konsisten didukung oleh yang tepat, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan sektoral, seperti kebijakan energi, yang dipadukan dan akan menciptakan iklim investasi yang tepat dan memberikan sinyal untuk pemain energi dan bisnis. 

"Transisi yang berhasil bagi Indonesia pasti membutuhkan koordinasi antara kebijakan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan modal. Pada intinya kemitraan antara publik dan swasta akan menjadi bahan yang diperlukan dan penting untuk sukses," ungkapnya.