Wall Street Journal: Amerika Sebenarnya Khawatir Soal Konsekuensi dari Mempersenjatai Ukraina

Warta Ekonomi, Washington -

Kebijakan pemerintah Amerika Serikat mempersenjatai Ukraina memperburuk penundaan pengiriman senjata ke Taiwan, Wall Street Journal melaporkan, Minggu (27/11/2022), mengutip pejabat kongres dan pemerintah yang mengetahui masalah tersebut.

AS telah menghabiskan lebih dari $18,2 miliar untuk bantuan keamanan bagi Kiev, termasuk artileri jarak jauh dan sistem rudal, sejak Rusia meluncurkan operasi militernya di negara tetangga pada akhir Februari, menurut Pentagon.

Baca Juga: Bukan Gara-gara China, Mundurnya Presiden Taiwan Ternyata karena...

Pada saat yang sama, simpanan pengiriman ke Taipei dilaporkan tumbuh dari lebih dari $14 miliar menjadi $18,7 miliar sejak Desember lalu.

Dikatakan bahwa senjata yang dijanjikan tetapi belum dikirimkan termasuk 208 senjata anti-tank Javelin dan 215 sistem rudal anti-udara, keduanya dipesan oleh Taiwan pada tahun 2015.

Pemerintah Taiwan tidak mengomentari laporan tersebut, tetapi Kementerian Pertahanannya mengakui awal tahun ini bahwa AS mungkin tidak mengirimkan pesanan tertentu sesuai jadwal “karena perubahan situasi internasional.”

Dalam sebuah pernyataan kepada Wall Street Journal, juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan AS akan "terus bekerja dengan rajin untuk memberikan kemampuan kepada Taiwan secepat mungkin sambil juga memastikan Ukraina dapat mempertahankan diri dari agresi Rusia."

Berita mengenai masalah pengiriman datang saat rantai pasokan global masih bekerja untuk pulih dari gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, dan AS menuduh Beijing memicu ketegangan seputar Taiwan.

Beijing menganggap pulau itu, yang memiliki pemerintahan terpisah sejak akhir 1940-an, bagian dari wilayahnya sendiri dan sangat menentang segala bentuk pengakuan diplomatik atau bantuan militer asing ke Taipei.

Selama pertemuan puncak di Indonesia pada 14 November, Presiden AS Joe Biden bertemu dengan mitranya dari China, Xi Jinping, dan mengemukakan kekhawatiran atas "tindakan yang semakin agresif" Beijing terhadap Taiwan, menurut Gedung Putih.

Xi dikutip oleh surat kabar China Global Times yang mengatakan bahwa pulau itu adalah "garis merah" Beijing, sambil mendesak Washington untuk menghormati kebijakan Satu-China, yang berarti tidak ada negara yang boleh memperlakukan pulau itu sebagai negara merdeka.