Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ade Armando: Masa Kejayaan Anies Sudah Berakhir

Ade Armando: Masa Kejayaan Anies Sudah Berakhir Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menyebut masa kejayaan calon presiden Anies Baswedan telah berakhir seiring dicongkelnya jajaran direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.

"Masa kejayaan kubu sang calon presiden nampaknya sudah berakhir. Tidak tanggung-tanggung salah seorang yang diganti adalah Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan dan Direktur Teknik," jelasnya.

Ade pun mendukung langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang merombak susunan direksi Jakpro. Perusahaan BUMD itu dinilai Ade malah kebanyakan merugi, padahal kucuran dana serta proyek yang dipegangnya adalah proyek yang sangat strategis.

"Ini adalah bagian dari upaya Pj Gubernur Heru Budi Harto memberesi cucian kotor dan peninggalan tumpukan masalah yang ditinggalkan Anies," jelasnya.

Pasalnya, lanjut Ade, dalam periode Anies memimpin sebagai gubernur, Jakpro adalah BUMD yang menjalankan project dengan dana berlimpah serta memegang proyek-proyek strategis di Ibu Kota.

"Jakpro menguasai proyek-proyek strategis di Jakarta. Pemprov DKI melakukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) hampir Rp20 Triliun pada Jakpro bisnisnya mencakup sektor properti, infrastruktur utilitas dan kegiatan lainnya," tambahnya.

Ade kemudian merinci sejumlah proyek strategis yang dijalankan Jakpro, yakni meliputi Formula E, Jakarta International Stadium (JIS), LRT, Revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan pengelolaan Pulau Reklamasi serta ITF Sunter.

Di luar itu masih ada banyak proyek lain seperti Hotel Aston, Mall Pluit Junction, Jakarta International Velodroom dan 6 ruas jalan tol, SPBG, Water Treatment Plants, hingga parking management.

"Ada persoalan serius di tubuh BUMD kaya raya ini," tegasnya.

Ade menjelaskan Anies menyisakan pekerjaan kotor di Jakpro yakni yang paling gampang dilihat adalah pertanggungjawaban laporan keuangan penyelenggaraan Formula E yang sampai hari ini belum juga diserahkan ke DPRD DKI Jakarta.

"Jakpro secara objektif data menunjukkan jauh dari memuaskan, Jakpro terus merugi, 2019 merugi Rp76 miliar, 2020 rugi Rp249 miliar, 2021 rugi Rp110 miliar. Total kerugian pada 3 tahun itu mencapai Rp435 miliar," jelasnya.

"Neraca keuangan 2022 belum lagi dihitung, tapi mengingat besarnya pengeluaran untuk Formula E hampir pasti Jakpro akan kembali rugi besar," jelasnya.

"Di luar Formula E ada banyak proyek berdana jumbo yang belum terealisasi. Salah satunya pembangunan Intermedia Treatment Facility (ITF), Sunter Jakarta Utara. ITF adalah tempat pengolahan sampah yang merupakan salah satu kegiatan strategis daerah di Jakarta, nilai proyeknya Rp340 juta dolar atau sekitar Rp5,2 Triliun," tegasnya.

"Dari situ saja wajar kalau Heru harus merombak direksi. Namun di luar soal rugi laba pun, kinerja Jakpro sungguh memalukan soal Formula E, balapan itu sudah 5 bulan berlalu tapi sampai sekarang laporan keuangan belum juga diserahkan ke DPRD DKI Jakarta," terangnya.

"Melihat rangkaian kekacauan ini bisa dipahami bila saat ini harus ada pembersihan di jajaran direksi Jakpro. Ada uang rakyat dalam jumlah begitu besar yang dikelola dengan cara yang sembarangan. Para pimpinan Jakpro yang lama harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dalam 5 tahun terakhir,' tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: