Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cegah Meluasnya PHK, Padat Karya Disiapkan

Cegah Meluasnya PHK, Padat Karya Disiapkan Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ancaman resesi global pada 2023 diprediksi bakal berdampak kepada pemangkasan jumlah karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan di seluruh dunia.

Untuk itu Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin memastikan pemerintah meningkatkan implementasi program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang bakal terdampak.

“Pertama memang pemerintah meningkatkan [program] padat karya dari berbagai proyek kita,” ujar Wapres seusai menghadiri acara Silaturahmi dengan Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, kemarin.

Maruf mengatakan rencana program padat karya yang digagas pemerintah bakal memanfaatkan dana desa, terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengatasi pengangguran, dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Kemudian juga dana desa, 40% juga [digunakan] dalam rangka [mendukung program] padat karya,” ujarnya. Maruf menjelaskan pemerintah juha mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang banyak seperti UMKM [dengan] melakukan berbagai pelatihan untuk menumbuhkan usaha-usaha lokal,” pungkasnya.

Baca Juga: Hindari Terjadi PHK, Pemerintah Dorong Pengusaha dan Pekerja Dialog Bipartit

Selain itu pemerintah mendorong belanja lokal oleh pemerintah daerah dan BUMN ataupun BUMD. Sebelumnya pemerintah mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit dalam menghadapi dinamika yang tengah dihadapi perusahaan.

Melalui dialog bipartit yang intens, diharapkan hubungan industrial di perusahaan tetap bejalan kondusif dan harmonis, sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Baca Juga: Heru Tuduh Warga Pendatang DKI Bebani APBD, Pengamat Tegas: Rakyat Jadi Beban Itu Wajar, yang Tidak Wajar Pemerintah Jadi Beban Rakyat!

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: