SKK Migas Pastikan Pasokan Gas Industri Pupuk Aman

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kebutuhan gas untuk industri pupuk pada tahun 2023 dapat terpenuhi. 

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) terus meningkatkan alokasi pasokan gas untuk domestik yang prosentasenya terus meningkat. 

Jika tahun 2003 realisasi penyaluran gas untuk domestik sebesar 25 persen, maka di tahun 2021 meningkat menjadi 64 persen, dan saat ini di tahun 2022 sudah mencapai 69 persen. 

Baca Juga: PLN Rampungkan Transmisi Listrik 150 kV Jatigedong-Ngimbang di Lamongan

“Sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, kami memastikan pasokan gas untuk domestik di tahun 2023 akan terpenuhi dan mendapatkan prioritas," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/12/2022). 

Kurnia mengatakan, berdasarkan perhitungan SKK Migas, kemampuan pasokan gas untuk tahun 2023 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, mengingat saat ini sudah onstream proyek strategis nasional (PSN) hulu migas Jambaran Tiung Biru yang dioperasikan Pertamina Cepu di Bojonegoro dan proyek MBA-MDH yang dioperasikan HCML di Madura. 

Terkait kebutuhan pasokan gas untuk industri pupuk di tahun 2023, Kurnia mengatakan berdasarkan perhitungan SKK Migas, kebutuhan gas untuk industri pupuk di tahun 2023 dapat terpenuhi.  

"Posisi pasokan gas untuk Pusri Palembang dengan kebutuhan gas 190 MMSCFD statusnya terpenuhi. Kemudian Pupuk Kujang Cikampek kebutuhannya 101 MMSCFD statusnya terpenuhi. Selanjutnya terkait kebutuhan Petrokimia Gresik sebesar 141 MMSCFD statusnya terpenuhi," ujarnya. 

Lanjutnya, untuk Pupuk Kalimantan Timur kebutuhannya 335 MMSCFD statusnya terpenuhi. Adapun untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) 2 kebutuhannya 50 MMSCFD statusnya terpenuhi. Sedangkan Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) 1, yang baru di-reaktivasi telah terpenuhi kebutuhan gas-nya hingga Desember 2022.  

"Untuk kebutuhan tahun 2023, semula PIM merencanakan melalui impor, namun tingginya harga internasional saat ini dapat membuat proyek menjadi tidak ekonomis," ungkapnya.