Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Arifin Tasrif Respons Pabrik Pupuk yang Terancam Tutup Akibat Kelangkaan Gas

Arifin Tasrif Respons Pabrik Pupuk yang Terancam Tutup Akibat Kelangkaan Gas Kredit Foto: Djati Waluyo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Merebaknya isu mengenai pabrik Pupuk Iskandar Muda 1 (PIM-1) yang terancam tutup akibat tidak adanya pasokan gas untuk berproduksi mendapat respons dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Arifin mengaku tidak mendapatkan informasi bahwa Pabrik PIM-1 terancam tutup akibat kesulitan dalam mendapatkan pasokan gas. Pasalnya, sejauh ini sudah ada kepastian pasokan gas bagi pabrik tersebut.

"Kenapa, kok kita enggak dikasih tahu, kan dulu sudah ada pertemuan, bagaimana bisa menyediakan gas untuk Pupuk Iskandar Muda," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga: Kementerian ESDM Prioritaskan Ojol dalam Subsidi dan Konversi Motor Listrik

Arifin mengatakan, nantinya pasokan gas untuk Pabrik PIM-1 akan berasal dari Proyek LNG Tangguh Train 3 yang baru akan berproduksi di semester I tahun 2023.

Meski sumber gas untuk PIM-1 belum dapat terealisasi saat ini, Arifin mengungkap Pabrik PIM-1 sudah mendapatkan dua kargo pasokan gas dari Pupuk Kaltim 5 yang baru saja shutdown

"Bagaimana bisa menyediakan gas untuk Pupuk Iskandar Muda. Jadi kan memang suplainya sebetulnya direncanakan dari hasil produksi LNG Tangguh. Sementara itu, pas kebetulan waktu itu Kaltim 5 kan shutdown, jadi ada dua kargo LNG tuh yang dialihkan dari gasnya Kaltim 5," ujarnya. 

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan PIM-1 mempunyai kebutuhan gas sebesar 55 MMSCFD dan telah mendapatkan alokasi dari LNG Tangguh sampai tahun 2024 sebanyak lima kargo sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 134K/2021. 

"Saat ini memang ada kendala pasokan dari LNG Tangguh, namun kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan juga didukung oleh Kementerian BUMN untuk bisa mendapatkan pengganti alokasi gas tersebut untuk tahun 2023, baik itu berupa pengalihan dari sumber gas lain, maupun melalui mekanisme impor gas," ujar Wijaya saat dikonfirmasi Warta Ekonomi. 

Wijaya mengatakan PIM-1 sendiri, sejak tahun 2012 berhenti beroperasi, namun berkat dukungan Kementerian ESDM, di awal tahun ini berhasil dilakukan reaktivasi atau dihidupkan kembali.

Baca Juga: Anies Tertangkap Kamera Ogah Salaman dengan Akar Rummput, Politisi PSI Nyinyirin: Dia Nggak Nyaman Dekat dengan Pendukungnya Sendiri

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel:

WE Academy

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Lihat Semua