Nggak Puas Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti Ancam Jokowi: Apa Perlu Meranti Angkat Senjata?
Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.
Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi COVID-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.
Karena itu, ia mengancam jika Pemerintah Pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.
"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah," singgungnya.
Bahkan, ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan. "Apa perlu Meranti angkat senjata," tanyanya kemudian. Baca Juga: Partai Demokrat Getol Kritisi Jokowi: Ogah Turun di 2024, Terus Cari Cara Langgengkan Kuasa
Saking emosinya, ia sempat memastikan akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini. "Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Melansir ANTARA, dia menyebut pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah," ujar Luky.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman
