Tanggapi 'Amarah' Bupati Meranti Soal Kementerian Iblis, Stafsus Sri Mulyani Meradang: Kasihan Publik Dikecoh

Pernyataan Bupati Meranti M Adil yang menuding Kementerian Keuangan sebagai setan atau iblis direspons Stafsus Menkeu bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Dia mengaku tak terima jika kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu dikatakan sebagai kementerian iblis.

"Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif. Justru Pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI," kata Yustinus dalam pernyataan, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Nggak Puas Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti Ancam Jokowi: Apa Perlu Meranti Angkat Senjata?

Yustinus pun menyarankan agar Bupati Meranti memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih rendah alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan dinilai tak sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Mestinya kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, bukan obral caci maki. Kami meradang lantaran etika publik menghilang!" sarannya.

Amarah Bupati Kepulauan Meranti M Adil nampaknya sulit terbendung saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru dikutip Kamis (9/12/2022) lalu.

Dalam agenda yang turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman itu, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia. Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai.

"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau.

Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan, dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.

"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.

Baca Juga: Kementerian PUPR dan Kemenkeu Lakukan Serah Terima BMN Tahap 2 Sebesar Rp19,09 Triliun

Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.

"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil penuh amarah.