Dukung Ketahanan Pangan IKN Baru, BI Dorong Modernisasi Pertanian di Kalimantan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Upaya pengendalian inflasi pangan daerah perlu terus didukung penguatan sinergi dan inovasi. untuk itu Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Kalimantan melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Regional Kalimantan dengan tema “Gawi Sabumi Bajaga Inflasi Kalimantan" di Banjarmasin, pada Senin (12/12/2022). Adapun kegiatan ini dapat disaksikan juga secara virtual.

Kegiatan GNPIP Regional Kalimantan mengedepankan inovasi dalam bentuk pengembangan modernisasi pertanian hulu-hilir (integrated digital farming) guna mendorong optimalisasi produksi dan efisiensi harga pangan dalam jangka menengah panjang, utamanya dalam mendukung ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru.

Pembangunan IKN baru di Pulau Kalimantan akan mendorong peningkatan urbanisasi yang berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk sehingga mendorong peningkatan kebutuhan pangan. Untuk itu, GNPIP Kalimantan melalui modernisasi pertanian hulu-hilir berupaya mentransformasi lahan bekas tambang dan lahan gambut menggunakan soil sensor dan pemenuhan nutrisi tanah lengkap, serta bibit unggul yang lebih adaptif. Baca Juga: Terdampak Pembangunan IKN Nusantara, Jumlah Pengunjung Mall di Balikpapan Superblock Melonjak

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menyampaikan bahwa pada pagelaran PTBI 2022 akhir November lalu Bank Indonesia kembali menekankan pentingnya 'sinergi dan inovasi kebijakan' sebagai kunci ketahanan dan penyelamat ekonomi dari risiko krisis. Sinergi dalam mengatasi inflasi di tataran global diwujudkan melalui komitmen Nusantara-Nusantara utama di dunia sebagai salah satu kesepakatan dalam Presidensi G20.

"Kami mengajak kepada seluruh elemen pemerintah daerah beserta jajaran, pelaku usaha, dan petani untuk melakukan monitoring secara rutin perkembangan produksi dan distribusi dari hulu ke hilir untuk membangun ketahanan pangan di wilayah Kalimantan dan sekitarnya," ujar Dody.

Apalagi, lanjutnya, Kalsel akan menjadi salah satu provinsi yang diandalkan dalam mendukung pasokan bahan pangan di IKN baru sehingga langkah penguatan pengendalian inflasi khususnya beras perlu ditempuh dalam dimensi yang luas, baik di jangka pendek maupun dalam jangka panjang melalui penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi.

Menyikapi pentingnya sinergi pengendalian inflasi, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, juga mendukung semangat “Gawi Sabumi Bajaga Inflasi Kalimantan" dengan terus mendorong langkah-langkah konkret meningkatkan produksi pangan di wilayah Kalimantan. Tekanan inflasi yang tinggi saat ini membutuhkan upaya ekstra, diantaranya dengan penguatan intervensi terkait pengendalian inflasi terutama inflasi pangan agar tingkat inflasi dapat ditekan seminimal mungkin.

"Pengendalian inflasi dan peningkatan produksi pangan perlu dijaga keberlanjutannya untuk jangka panjang melalui pemanfaatan urban dan digital farming. Disamping itu, modernisasi sisi hulu dan hilir pertanian perlu diperkuat dalam meningkatkan produksi pertanian wilayah Kalimantan dan mampu berkontribusi menopang ketahanan pangan IKN baru," pungkasnya. Baca Juga: Mengantisipasi Krisis Pangan, Erick Thohir Tegaskan BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga

Berbagai langkah strategis turut dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Kalimantan dalam mendukung pelaksanaan GNPIP, diantaranya melalui perluasan implementasi Kampung Hortikultura, urban farming, fasilitasi offtaker pangan, hilirisasi produk pertanian, dan penyaluran Program Dedikasi Untuk Negeri digital farming.

Mengingat pulau Kalimantan bukan merupakan wilayah sentra produksi pangan, maka setiap provinsi telah melaksanakan perluasan Kerjasama Antar Daerah, baik antar Kalimantan maupun di luar Kalimantan terutama dari Jawa dan Sulawesi. Selanjutnya, peran BUMD Pangan di Kalimantan daerah juga turut diperkuat sehingga dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta turut berperan sebagai stabilisator harga pangan.