Optimisme Ekonomi 2026, Ekspor Hijau dan Ketahanan Pangan Jawa Barat Jadi Kunci Pertumbuhan

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan geopolitik yang masih berlanjut, optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2026 tetap terjaga.

Sejumlah sektor utama, khususnya industri pengolahan dan transformasi menuju ekonomi hijau, dinilai masih memiliki ruang tumbuh yang kuat, termasuk di Jawa Barat sebagai salah satu motor ekonomi nasional.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Muhamad Nur, menegaskan bahwa secara makro ekonomi nasional masih berada dalam jalur yang positif.

Industri pengolahan, termasuk sektor otomotif, dinilai tetap prospektif, terutama seiring berkembangnya industri kendaraan listrik yang membuka peluang baru bagi ekspor Indonesia di masa depan.

“Industri hijau seperti mobil listrik justru memberi harapan agar ekspor kita tetap eksis. Namun, beberapa komoditas berbasis sumber daya alam tetap perlu diantisipasi dampaknya akibat geopolitik global,” ujarnya usai mengikuti kegiatan Pasamoan Agung dengan tema "Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan dan Perluasan Digitalisasi yang Tangguh dan Berdaya Tahan Menghadapi Ramadhan-Idul Fitri 2026" di Kabupaten Kuningan, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, perubahan arah kebijakan global yang semakin menekankan keberlanjutan menuntut Indonesia untuk lebih adaptif.

Hal ini sekaligus menjadi momentum memperkuat basis produksi domestik agar tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah.

Di sektor pangan, peluang justru semakin terbuka lebar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 3.000 dapur, dinilai akan menciptakan lonjakan permintaan pangan yang signifikan.

Jawa Barat, dengan potensi pertanian yang besar, disebut memiliki peluang strategis untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

“Kalau ini tidak kita antisipasi, dikhawatirkan permintaan akan jauh lebih tinggi dibandingkan suplai,” kata Nur.

Bank Indonesia Jawa Barat sendiri telah mendorong penguatan ekonomi hijau berbasis UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk relaksasi pembiayaan jangka panjang bagi sektor pertanian berkelanjutan seperti tanaman keras.

Kebijakan likuiditas dan koordinasi dengan perbankan terus diperkuat agar sektor-sektor strategis mendapat dukungan optimal.

Ia mencontohkan kisah sukses pelaku usaha di Ciwidey, yang berhasil meningkatkan produksi hortikultura dengan melibatkan petani muda, menerapkan intensifikasi melalui greenhouse, serta penggunaan bibit unggul.

Model ini dinilai efektif karena mampu memenuhi kebutuhan MBG tanpa mengganggu pasokan ke pasar tradisional maupun modern.

“Intensifikasi dan ekstensifikasi harus kita dorong. Lahan baru sulit, tapi produktivitas bisa ditingkatkan dengan teknologi,” ujarnya.

Dari sisi ketahanan pangan, neraca pangan Jawa Barat saat ini masih berada dalam kondisi surplus.

Namun demikian, BI mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pasokan, terutama pada komoditas yang masih fluktuatif seperti telur ayam dan susu.

Selain itu, distribusi pangan antar kabupaten dan kota juga menjadi perhatian agar tidak terjadi defisit di wilayah tertentu.

Kombinasi transformasi industri hijau, penguatan UMKM, serta ketahanan pangan berbasis daerah, Jawa Barat dinilai memiliki fondasi kuat untuk menjaga optimisme ekonomi 2026 di tengah tantangan global yang terus berkembang.

“Kita tidak hanya bicara antarprovinsi, tapi juga intra kabupaten dan kota di Jawa Barat. Jangan sampai daerah penghasil justru mengalami defisit,” ujarnya.

Sementara itu, dalam Pasamoan Agung ini, disepakati delapan langkah nyata berbasis kebutuhan masyarakat, antara lain:

Baca Juga: Meski Izin Lengkap, KDM Hentikan Proyek Perumahan di Bandung karena Potensi Bencana

1. Penguatan pemantauan harga dan pasokan secara real time,

2. Penguatan koordinasi lintas sektor antar provinsi, kabupaten/kota, dan mitra strategis seperti Satgas Pangan, Bulog, dan pelaku usaha,

3. Optimalisasi operasi pasar dan pasar murah yang tepat sasaran dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar,

4. Peningkatan komunikasi efektif kepada masyarakat,

5. Memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi risiko pasokan dan distribusi,

6. Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah,

7. Meningkatkan seluruh aspek dalam penilaian TP2DD melalui kebijakan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta

8. Mengoptimalkan implementasi Kartu Kredit Indonesia.