Sampai Ancam Angkat Senjata, Ekonom: Bisa Jadi Apa yang Dirasakan Bupati Meranti Dialami oleh Kepala Daerah Lain!

Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang tanpa rem mengkritik Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Tak tanggung-tanggung, Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menduga kepala daerah lain juga mengalami hal serupa dengan Muhammad Adil.

“Bisa jadi suara M Adil ini mewakili suara kepala daerah kepala daerah lainnya yang takut untuk bersuara terhadap pusat, sementara kondisi masyarakat nya juga miskin,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

Achmad menjelaskan saat ini yang terjadi justru banyak daerah yang merasa terjadi ketidakadilan antara pusat dan daerah. Daerah daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam merasa dieksploitasi olah pusat dimana Sumber Daya Alam daerah mereka dikeruk oleh Pemerintah Pusat dimana hasil penjualan SDA Tersebut hanya 15% saja yang kembali ke daerah, 85% lainnya masuk ke Pusat.

Karenanya menurut Achmad, sangat wajar apabila ada kepala daera yang mengeluhkan terkait masalah ini.

“Dengan pembagian tersebut hal yang wajar jika daerah menuntut jumlah yang lebih karena mereka hanya mendapatkan 15%nya saja sementar 85% lainnya masuk ke pusat dan menjadi hak pusat untuk penggunaan anggaran nya,” ungkapnya.

Dari masalah yang tengah ramai diperbincangkan ini, Achmad juga menyoroti gencarnya pemerintah terus melanjutkan proyek-proyek yang makan dana sangat besar.

“Mungkin mereka melihat betapa pemerintah pusat sibuk dengan proyek- proyek ambisius mercusuar, seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Proyek Pemindahan Ibukota Baru IKN. Sementara masyarakat yang mereka pimpin yang mereka temui setiap hari untuk makan saja mereka sulit,” ungkapnya.

Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.