Sesalkan Pernyataan Ketua MPR dan Ketua DPD Soal Wacana Penundaan Pemilu, Contoh Pimpinan Lembaga Pemerintahan yang Gak Bijak
Pekerja melakukan perawatan gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kementerian Ketenagakerjaan mendorong agar serikat pekerja dan buruh untuk menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai objek prioritas perhatian karena menyangkut keselamatan dan kesehatan. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Tensi panas jelang Pemilu 2024 makin terasa. Di balik ketegangan itu, wacana penundaan pesta rakyat dalam Pemilu 2024 terus bermunculan.
Adapun, dua tokoh yang ikut andil bagian dalam menyuarakkan wacana tersebut yakni Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Padahal, posisi Bamsoet dan LaNyalla sebagai pimpinan lembaga pemerintahan seharusnya bijak dan arif dalam memberikan pernyataan, bukan sebaliknya.
"Seharusnya Ketua DPD dan Ketua MPR berada pada posisi yang netral," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12).
Lanjut Arifki, dirinya khawatir bila masyarakat berfikir luas maksud dibalik Bamsoet dan LaNyalla gencar menyuarakan wacana penundaan Pemilu.
Seharusnya, wacana itu dihentikkan ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai rangkaian tahapan Pemilu 2024.
"Harusnya (Bamsoet dan LaNyalla) tidak berpihak dengan membenarkan wacana tersebut," ucap Arifki
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
