Dorong Pengembangan Energi Bersih, Pemerintah Gelontorkan APBN Rp10 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian BUMN mengalokasikan investasi sejumlah Rp10 triliun dalam rangka pengembangan energi bersih (green energy).

Diketahui, investasi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pooling Fund Bencana (PFB).

Baca Juga: Respons Kemenkeu Soal Protes Bupati Meranti: Rakyat Daerah Nikmati Anggaran Besar

Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana investasi tersebut diberikan kepada tiga penerima, yakni PLN (Persero), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero).

"Rinciannya Rp3 triliun untuk BPDLH, Rp5 triliun untuk PLN, dan Rp2 triliun untuk SMF. Itu berarti Rp10 triliun. Itu adalah angka yang sangat besar," ungkap Sri Mulyani, dalam keterangan resmi, Jumat (16/12/2022).

Berdasarkan keterangan resmi Kemenkeu, kucuran dana kepada PLN digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usahanya, dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Lalu, investasi yang diterima SMF digunakan untuk mendukung program satu juta rumah. Alokasi dana ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Dengan adanya perumahan yang layak juga akan menghasilkan lingkungan yang lebih layak karena tertata dengan lebih baik," begitu tertulis dalam keterangan resmi Kemenkeu.

Baca Juga: Berani Kritik Tajam Kemenkeu, Bupati Meranti Dinilai Cocok Jadi Macam Jokowi: Semua Orang Ingin...

Kemudian, penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup oleh BPDLH digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut dan lain-lain.

"Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa hasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," tegas Sri Mulyani.