Alokasi Anggaran Belum Jelas, Insentf Kendaraan Listrik Minta Ditinjau Ulang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian subsidi motor dan listrik.

“Terlebih pada tahun 2023 kita harus bersiap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. karena itu kita membutuhkan ketangguhan fiskal pada APBN,” Kata Said di Jakarta, kemarin.

Hal itu ditegaskannya menanggapi rencana Kementrian Perindustrian untuk memberikan subsidikendaraan listrik, yakni untuk mobil listril sebesar Rp80 juta, mobil berbasis hybrid sebesar Rp40 juta, serta motor listrik baru Rp8 juta.

Baca Juga: Menhub Minta Heru Budi Hartono Perbanyak Stasiun Mobil Listrik

Jika subsidi ini direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian kendaraan listrik pada 2023, Said menegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk mendukung kebijakan tersebut.

Menurut dia, telah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada kendaraan listrik antara lain tax holiday 20 tahun, super dedaction hingga 300% atas biaya penelitian dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat kelistrikan, hingga pembebasan PPN atas bahan baku pembuatan baterai.

Selain itu pemerintah juga baru saja mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7 tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional atau dinas pemerintah pusat dan daerah.

“Oleh sebab itu kebijakan ini harus dikaji kembali oleh pemerintah. Sesungguhnya telah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik,”tambahnya.

Said menambahkan, sedianya dia mendukung langkah pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional. Hanya itu juga perlu dilakukan dengan rasional berdasarkan pertimbangan yang matang dan kajian menyeluruh yang mandalam.