Refly Harun | Kredit Foto: Instagram/Refly Harun
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jadi sorotan setelah menyebut Anies Baswedan melakukan hal tak etis dengan “mencuri” start kampanye lewat kunjungan ke beberapa daerah yang dihadiri lautan manusia. Hal ini makin ramai jadi perbincangan ketika Bawaslu menyebut endorsement Jokowi ke sejumlah kandidat tak dipermasalahkan.
Terkait perlakuan Bawaslu ke Jokowi ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun ikut berkomentar. Refly menilai dibiarkannya Jokowi terus endorse kandidat tertentu bisa jadi masalah dalam demokrasi di Indonesia.
“Kalau ada endorsement dari kepala pemerintahan maka dikhawatirkan itu akan memicu kecurangan pemilu, kan itu mestinya pernyataan tegasnya, kok nggak masalah, justru sumber masalahnya di sini,” tambahnya,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Selasa (20/12/22).
Karenanya, Refly mengatakan Bawaslu mesti tegas bersikap kepada siapapun tanpa pandang bulu termasuk ke presiden.
“Kalau saya jadi anggota Bawaslu saya akan mengatakan ‘Bawaslu berkeberatan terhadap endorsement presiden karena bisa mengganggu proses pemilu terutama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil mengingat pengalaman kita selama ini kalau ada Kalau ada endorsement dari kepala negara, pemerintah, daerah, maka akan ada kecenderungan struktur bawahnya bergerak untuk memenangkan dan itu sudah jamak diketahui baik menggunakan state aparatus, facilities, termasuk keuangan negara’,” jelas Refly.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
