Megawati Sosok yang Paling Tegas Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Sikap Jokowi Disorot: Harusnya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban, menyoroti isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode yang belakangan digaungkan elite pemerintahan. Ia mengaku miris, pasalnya, justru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang paling vokal dalam menentang isu tersebut.

"Saya bersyukur semoga Mbak Mega tetap sehat istiqomah konsisten untuk menjaga bagaimana kita bernegara ini teguh melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UUD kita," kata MS Kaban dalam perbincangannya di kanal YouTube Jurnal Politik.

Baca Juga: Ketua Umum PDIP Megawati Sedang Dilema, Pasalnya...

"Jadi melihat Mbak Mega jernih melihat situasi ini, jadi dengan tegas mengatakan tidak ada penundaan atau perpanjangan dan lainnya," imbuhnya.

Menurut Kaban, berbagai ketua umum (ketum) partai perlu melakukan langkah yang sama dengan Megawati. Para ketum partai harusnya secara vokal dan tegas menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode.

"Jadi ketua umum partai lain harusnya begini, jadi lucu ini kalau saya lihat Golkar dengan Airlangga ini kan partai yang sudah cukup lama dan potensial, kenapa sepertinya kok manut ini ada apa," kata Kaban.

"Begitu juga NasDem, kan kalau ada penundaan pemilu NasDem rugi tapi kenapa kok enggak cepat-cepat bikin sikap buat tidak ada penundaan pemilu, ini menurut pendapat saya yang konsisten Mbak Mega," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kaban menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai juga perlu tegas.

Baca Juga: Loyalis Kelonjotan Anies Baswedan Dinilai Tak Etis Sama Bawaslu, Elite Megawati: Eh Masih Marah...

"Jadi sebagai petugas partai, itu harus tegas bagaimana sikap ketua umum partai tidak ada istilah kasih kode kode, enggak begitu, dia harus meyakinkan rakyatnya dan pendukungnya semanagat konstitusi dua periode," ujar Kaban.

"Supaya apa supaya ada ketentraman, tapi kalau diwacanakan terus menerus kan jadi kalau presiden saja sudah bisa membuka ruang untuk melanggar undang-undang bagiamana dengan rakyat," tambahnya.