Tak Lagi Membela Heru Budi, Gembong Warsono Tegas: Kalau Kebijakan Nggak Berpihak ke Warga, PDIP Bakal Kritik Keras!
Komunikasi publik yang buruk tersebut, kata Gembong terbukti dengan banyaknya kegaduhan yang terjadi atas kebijakan-kebijakan yang diputuskannya belakangan ini.
"Kebijakan yang dimunculkan pak Pj menimbulkan kegaduhan," katanya.
Baca Juga: 2 Kebijakan Heru Budi yang Dianggap Bikin Kegaduhan di Masyarakat, PDIP Kasih Nilai Sangat Minus!
Ia mencontohkan dengan kebijakan penetapan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun. Karena komunikasi publik Heru yang kurang baik, kebijakan tersebut jadinya malah membuat masyarakat gaduh.
"Walaupun tujuan pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, penyapu jalan merasa gelisah," paparnya.
Contoh lain dari kebijakan Heru yang bikin gaduh karena komunikasinya yang kurang baik adalah mengganti slogan Jakarta. Diketahui bahwa slogan itu berubah dari asalnya Maju Kotanya, Bahagia Warganya menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Gembong mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan penjelasan rinci soal penggantian kebijakan itu karena komunikasi publik yang buruk dari Heru.
"Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media," ucapnya.
"Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas