Ekonom Semprot DPR Soal Kecelakaan Kereta Cepat: Rakyat Berhak Marah Kalau Proyeknya Ugal-Ugalan!

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengkritik DPR soal kecelakaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut dia, DPR seharusnya tanggap memanggil Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) usai kejadian. Namun, hingga berita ini ditulis, baru ada informasi yang menyatakan DPR akan memanggil PT KCIC. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus pada Senin, 19 Desember 2022.

Lasarus meminta adanya investigasi terkait kecelakaan. Namun, dia menyarankan agar pembangunan proyek KCJB tetap dilanjutkan.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Hanya Akan Jadi Beban Negara Selama 50 Tahun ke Depan, Kok Bisa?

"Kita belum mendengar pemanggilan direksi. Harusnya KCIC ini menjelaskan kepada publik, peada DPR, tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Achmad, dikutip dari video yang diunggah di kanal Youtube-nya, Jumat (23/12/2022).

Achmad mengatakan, DPR sebagai perwakilan rakyat berhak menuntut KCIC memberikan penjelasan. Pasalnya, pembangunan proyek KCJB menggunakan dana APBN alias uang rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak mengetahui detail penggunaan uang yang dalam proyek KCJB.

"Kalau untuk proyek asal-asalan, apalagi sampai menimbulkan kecelakaan kerja, apalagi kecelakaan kerjanya itu kena kepada karyawan yang kerja di situ, rakyat berhak tahu dan berhak marah kalau seandainya ternyata memang proyeknya ugal-ugalan," ujar Achmad.

"Untuk itulah DPR kita pilih. Harusnya menyuarakan dan ada pemanggilan khusus untuk mengklarifikasi, apakah dana APBN yang digunakan oleh proyek kereta api cepat ini sudah digunakan secara proper atau tidak," pungkasnya.