Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dibenturkan dengan BIN dan Polri, NasDem Jengah: Sejak Deklarasi Anies, Banyak Narasi yang Ingin Mengganggu!

Dibenturkan dengan BIN dan Polri, NasDem Jengah: Sejak Deklarasi Anies, Banyak Narasi yang Ingin Mengganggu! Kredit Foto: Twitter/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) 2024 oleh Partai NasDem sejak Oktober 2022 lalu. Sejak itu, NasDem mengakui banyak pihak yang ingin mengganggu pencapresan Mantan Mendikbud tersebut.

Hal ini merespons sebuah narasi yang beredar menyebut acara Anies di daerah-daerah bakal dibatalkan oleh BIN dan Polri.

Baca Juga: Geger BIN dan Polri Gercep Batalkan Deklarasi Anies, Respons Nasdem Keras!

"Sejak Partai NasDem mendeklarasikan @aniesbaswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan diperkenalkan ke masyarakat di berbagai daerah, banyak narasi yang ingin mengganggu," tulis Nasdem dalam kicauan di Twitter, Sabtu (24/12/2022).

Sebelumnya, beredar selembaran atau flyer beredar di media sosial yang ingin membenturkan Partai NasDem dengan aparat. Di dalam selembaran itu, ada foto Kapolri dan Kepala BIN. Adapun tulisannya: BIN dan Polri bergerak batalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah.

Baca Juga: Situasi Ngeri Kalau Anies Mainkan Politik Identitas, Indonesia Rasa Timur Tengah

Nasdem menolak klaim itu. Partai Nasdem justru mengucapkan ke kepolisian karena telah melakukan pengamanan yang baik.

"Partai NasDem melalui pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem @madtu_madali ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Polisi karena telah lakukan pengamanan yang baik."

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja. Pernyataan yang dimaksud adalah dengan menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri start kampanye.

Herry menilai safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik apalagi pelanggaran kampanye.

Baca Juga: Datanya Ada, Kinerja Jokowi Dinilai Jelek Para Pendukung Anies Baswedan

"Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik, karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai," kata Herry kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Herry menilai Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah.

Baca Juga: Sekarang Serang Anies Habis-habisan, Ruhut ke Jokowi Dulu: Jangan Pilih Orang karena Pencitraan!

"Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak," ujar Herry.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: