Dua Menterinya Bisa Ditendang Jokowi, NasDem Sorot Tajam Pesanan dari Elite Megawati: Tak Pantas...

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali geram bukan main mendengar pernyataan dari Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Dirinya mengatakan bahwa pernyataan dari politikus tersebut tak pantas diucapkan kepada seorang kepala negara seperti Joko Widodo.

Baca Juga: Disinyalir Jadi Target Reshuffle, Elite NasDem Ngaku Gak Akan Macam-macam Sama Jokowi: Kami Etis...

Bagaimana tidak, anak buah Megawati itu diketahui meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua tokoh menteri yang berasal dari Partai NasDem.

Hal ini membuat Ali mengatakan bahwa Jokowi tak bisa disuruh-suruh oleh seorang petugas partai selama memerintah.

“Tidak pantas ada orang partai menyuruh-nyuruh Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi tidak lebih rendah atau bawahan partai. Ini kan kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (26/12).

“Kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media, karena partai tidak lebih tinggi daripada presiden,” sambungnya.

Dia memastikan, Partai NasDem akan tetap loyal kepada Presiden Jokowi bila nantinya kepala negara memutuskan untuk mencopot kadernya dari kursi Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Sesuai Aspirasi, Elite Demokrat Cuma Mau Anies Baswedan-AHY: Duet Ini Bisa Melawan Jagoannya Jokowi!

Saat ini, NasDem memiliki tiga kader yang dipercaya menjadi pembantu presiden. Selain, Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, ada Johnny G Plate yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia.

“Komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Jadi kami mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Nasdem dapat jatah kursi kabinet itu sejak ada kerjasama politik dari awal. Jadi kalau evaluasi, bukan karena urusan politik, tapi karena urusan kepentingan kabinet,” tegas Ali.

“Kalau kader Nasdem ada yang diganti itu bukan urusan politik, urusan kebutuhan kabinet. Seperti memasukkan PAN, itu kan prerogatif beliau. Masa Nasdem mau dibuang di tengah jalan,” cetusnya.

Baca Juga: Penanganan Korupsi Tak Sesuai Janji, Jokowi dan KPK Tak Diharapkan Lagi: Udah Sulit Diselamatkan!

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik, disisa masa akhir jabatannya sebagai kepala negara.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot, Jumat (23/12).

Ia mengaku prihatin dengan keputusan Mentan yang kembali mengeluarkan kebijakan impor beras. Padahal, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh karena itu, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

Baca Juga: Sudah Sepuluh Tahun Lamanya, Pemerintahan Jokowi Akhirnya Lunasi 'Hutang' Terhadap Dunia Pendidikan!

“Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi,” pungkasnya.