"Ketiga, kaitannya dengan netralitas ASN yang kerap terjadi dalam kontestasi politik kemudian ketidakjelasan status honorer yang kemudian menjadi catatan kita, tantangan ke depan," ujarnya.
Selain itu, gejala politisasi suku, agama, ras, antargolongan (SARA) yang menguat juga menjadi ranjau politik yang bisa mencederai proses politik dan upaya membangun demokrasi sehat di Indonesia.
"Keempat, kaitannya dengan politik identitas dengan populasi agama yang berujung pada tindakan intoleransi. Keempat permasalahan ini akan jadi ranjau politik yang dapat merusak makna pemilu berintegritas dan mencederai demokrasi," jelas Puadi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty