Inilah Deretan Menteri Kabinet Benjamin Netanyahu yang Disokong Zionis Garis Keras

Warta Ekonomi, Tel Aviv -

Parlemen Israel telah memberikan suara mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh perdana menteri lima kali, Benjamin Netanyahu.

Kembali berkuasa dengan dukungan Zionis garis keras, Netanyahu telah berjanji untuk terus maju dengan kebijakan pemukiman Israel yang kontroversial.

Baca Juga: Netanyahu Kembali 'Naik Takhta', Posisi Rakyat Palestina di Tepi Barat Terancam Lagi!

Pemerintah Netanyahu dikonfirmasi oleh 63 suara berbanding 54 pada hari Kamis, hampir dua bulan setelah partai Likud dan koalisi partai ortodoks dan sayap kanan memenangkan mayoritas dalam pemilihan kelima negara itu dalam empat tahun.

PM yang terhormat telah memimpin Israel selama lima masa jabatan, dari tahun 1996 hingga 1999, dan sekali lagi dari tahun 2009 hingga 2021, dan merupakan perdana menteri terlama di negara itu.

Jalannya kembali ke kantor melibatkan pemotongan serangkaian kesepakatan kontroversial dengan Zionisme Agama dan Yudaisme Taurat Bersatu pihak, keduanya mengklaim bahwa perjanjian ini memungkinkan mereka untuk menulis ulang Hukum Pengembalian negara untuk mengurangi imigrasi, dan mengizinkan pemilik bisnis Yahudi Ortodoks untuk menyangkal layanan berdasarkan keyakinan agama, misalnya, dengan mengizinkan dokter menolak perawatan pasien LGBT.

Dengan ketentuan terakhir yang menyebabkan kegemparan di kalangan liberal Israel, Netanyahu menyatakan pada hari Minggu bahwa “tidak akan ada situasi di mana seseorang, apakah dia LGBT, Arab atau ultra-Ortodoks atau orang lain” ditolak layanannya.

Netanyahu pada Rabu (28/12/2022) menerbitkan prinsip-prinsip panduan pemerintahnya sendiri, yang, meskipun tidak mengikat, merupakan deklarasi resmi pertama dari niatnya untuk menjabat.

Prinsip-prinsip ini termasuk deklarasi hak eksklusif dan tidak dapat dicabut orang-orang Yahudi atas semua bagian Tanah Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan yang disengketakan, menurut versi terjemahan yang diterbitkan oleh Times of Israel.

Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar negara menganggap pembangunan permukiman Yahudi oleh Israel di kawasan itu ilegal, pedoman Netanyahu menjanjikan "gelombang pemukiman, pengembangan, dan promosi inisiatif" di Dataran Tinggi Golan.

Mengenai topik keamanan, pedoman Netanyahu berjanji untuk "memperkuat" pasukan keamanan Israel, untuk meningkatkan pengawasan komunitas Arab, dan untuk "melanjutkan perjuangan melawan program nuklir Iran."

Dalam kemungkinan teguran terhadap tuntutan pihak Ortodoks, teks tersebut juga menyatakan bahwa "pemerintah akan bertindak untuk meningkatkan imigrasi Yahudi dari semua negara di dunia."