Sepanjang 2022, Kementerian PUPR Gunakan Produk Dalam Negeri hingga 93,4% untuk Bangun Infrastruktur

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terus berkomitmen dalam peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan. Ia mengatakan, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dapat menjaga roda ekonomi nasional.

Berdasarkan data, capaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022 mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.

Baca Juga: 40 Bank Digandengnya, PUPR dan BP Tapera Bersinergi Guna Bantu Masyarakat Miliki Rumah Impiannya!

"Pascapandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor," kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Senin (2/1/2023).

Dari progres tersebut, tercatat sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022 adalah: pertama untuk Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (SDA) di antaranya Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng); Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Beringib Sila di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; Bendungan Semantok, Jawa Timur; Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi, Bendungan Sadawarna di Jawa Barat; Embung Kedung Sambi serta Embung Sumingkir di Jateng; dan Pusat Persemaian Modern Rumpin Jawa Barat. 

Selanjutnya, di bidang jalan dan jembatan yang sudah diresmikan antara lain Jembatan Gantung Girpasang di Kabupaten Klaten Jateng, Jalan Bypass–Balige (KSPN Danau Toba); Jalan Tol Binjai–Langsa Seksi 1 Binjai–Tsabat, Jalan Tol Manado–Bitung Seksi 2B Danowudo–Bitung; Jembatan Ploso di Kabupaten Jombang Jatim; dan Jalan Lingkar Brebes–Tegal Jateng. 

Sementara, di bidang Permukiman/Cipta Karya yang sudah diresmikan antara lain Rehabilitasi SDN Nglinduk 3 di Kabupaten Grobogan, Jateng; Revitalisasi Pasar Johar Kota Semarang, Jateng; Penataan Kawasan Pantai Bebas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; Penataan Kawasan Pulau Rinca serta Penataan Kawasan Pantai Marina (KSPN Labuan Bajo).