Membaca ‘Kelicikan’ PDIP dan Alasan Ngotot Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, PDIP punya alasan mendasar mengapa partai yang dipimpin Megawati ini ‘ngotot’ mendukung sistem proporsional tertutup.

Diketahui sebelumnya, PDIP adalah satu-satunya partai dari 9 partai di Senayan yang setuju sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara 8 partai lainnya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka.

"Pilihan PDIP itu tentu wajar karena dinilai lebih menguntungkan bagi partainya. PDIP yakin dengan sistem proporsional tertutup, kader terbaiknya akan dapat lolos ke Senayan," kata Jamiluddin dalam keterangan persnya, Minggu (8/1/2023).

Baca Juga: Reshuffle Sepenuhnya di Tangan Presiden, PDIP Ngapain Ikut Cawe-cawe, Apakah Karena Sejarah Djarot dan Anies?

Menurutnya, kalkulasi itu tentu ada benarnya bila urutan calon legislatif (caleg) yang diajukan di setiap daerah pemilihan (dapil) hanya sebagian kecil yang berkualitas. Sementara caleg lainnya hanya pelengkap untuk memenuhi kuota di dapilnya. 

Dalam komposisi caleg demikian, tentu partai lebih mengharapkan sistem proporsional tertutup. Partai akan.lebih yakin dapat mengantarkan caleg terbaiknya terpilih dengan menempatkan di urutan pertama dan kedua. Sementara yang tidak potensial ditempatkan di urutan berikutnya.

Namun kekhawatiran itu dapat diatasi bila dalam menyusun caleg di suatu dapil memiliki kualitas setara. Dengan begitu, siapapun yang terpilih tentu sudah memenuhi standar yang diharapkan partai.

Baca Juga: Majunya Ganjar Tak Terelakkan, Skenario Megawati Digoda Habis-habisan: Itu Fungsi dari Uang...

"Kalau setiap partai dapat menyusun caleg seperti itu, tentunya tidak masalah menggunakan sistem proporsional terbuka. Partai memberi peluang yang sama kepada semua caleg pilihannya untuk terpilih dan lolos ke Senayan," kata dia.

Kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang.

Dengan begitu, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang.