Bukan Petugasnya Megawati, Jokowi Ditantang Lakukan Reshuffle Habis-habisan: Ganti Semua Menteri...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Komunikasi Politik Prof Karim Suryadi menyorot tajam isu perombakan kabinet jelang pemilihan presiden tahun 2024.

Dirinya mengatakan isu tersebut sebaiknyatak dilakukan dengan alasan yang terkait dengan pesta demokrasi tersebut.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Sebut Jokowi dan Anies Bagai Langit dan Bumi, Refly Harun: Betul, yang Langit Anies!

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menurutnya harus bertindak sebagai kepala negara dan bukan petugas partai. Hal itulah yang membuatnya harus menjaga jarak yang sama dengan semua pihak.

Karim juga menyampaikan bahwa reshuffle biasanya dilakukan untuk mengatasi guncangan politik yang tiba-tiba. Selain itu, adapula untuk menyesuaikan strategi pemerintahan terhadap perubahan keadaan politik dan kebijakan.

"Pertanyaannya sekarang, guncangan politik apa yang sedang melanda Indonesia? Gak ada. Apa yang sekarang berubah?," ujar Karim dikutip Suara.com dari tayangan tvOneNews, Minggu (08/01/2023).

"Kalau kita kembalikan kepada tradisi bahwa reshuffle untuk kepentingan rakyat, sekarang kan yang dipikiran rakyat hanya soal RUU Cipta Kerja kan gitu," sambungnya.

Baca Juga: Tak Mau Menterinya Kena Tendang, NasDem Siap Melawan Balik Wewenang Jokowi: Kami Juga Punya Hak!

Atas dasar demikian, Karim menyampaikan jika ingin dilakukan reshuffle, maka reshuffle itu harus menjadi bagian dari usaha untuk mengatasi kegentingan yang memaksa dalam bidang ekonomi.