Demokrat Sebut Jalan Berbayar Digagas Anies, Para Saksi Gak Terima: Kok Anies? Ahok Dong!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang sangat padat.

Rencananya tarif yang akan dikenakan untuk jalan berbayar ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000. Usulan tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI Jakarta, Zulkifli.

Baca Juga: Mantab Jiwa! Habis Dapat Nama Yohanes, Anies Akan Dapat Gelar dari Pemangku Adat....

Rencana ini juga tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Rancangan Perda ini sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan.

Dalam rancangan beleid tersebut dijelaskan akan ada tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Tarif itu dibayar oleh pengguna jalan ketika melintasi kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Baca Juga: Digadang-gadang Jadi Penerusnya Jokowi, Jasa Anies Diungkap Habis: Dia Ikut Lunasi Janji Kemerdekaan

Atas rencana kebijakan langsung menuai pro kontra ditengah masyarakat. Merespons ramainya gaduh kebijakan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta, politisi Demokrat, Ardi Wirdamulia ikut angkat bicara.