Demokrat Sebut Jalan Berbayar Digagas Anies, Para Saksi Gak Terima: Kok Anies? Ahok Dong!

Melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil soal kebijakan ini. Ia menerangkan jika rencana tersebut sepenuhnya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Berita ini banyak dikomentari negatif terhadap jeng Sri. Yuk berpikir adil. Ini urusan pemprov DKI," kata @awemany seperti dikutip Suara.com pada Selasa (10/1/2023). 

Ardi juga menyebut jika kebijakan tersebut sudah digagas oleh pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan.

Baca Juga: Penolakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bukan Soal ‘Beda Aliran’ dengan PDIP, Tapi Untuk Menyelamatkan Demokrasi

"Digagas sejak zaman Anies," ungkapnya.

Cuitan ini pun sontak saja menjadi perhatian dari netizen. Dalam komentarnya, netizen mengungkapkan jika kebijakan tersebut bukan digagas oleh Anies Baswedan, tapi gubernur-gubernur terdahulu.

"Program ini sudah digagas lama, sebelum Pak Anies malah. Tapi nggak berhasil dijalankan. Mungkin orang-orang kayak pemilik mobil keberatan. Juga produsen/ATPM mobil. Saya setuju ini dijalankan, sekalian memaksimalkan transportasi umum, mengurangi kemacetan. Bonusnya mengurangi polisi udara," kata netizen.

Baca Juga: Tak Goyah Didesak Usung Puan atau Ganjar, Jokowi Puji Megawati: Dia Tenang, Tak Seperti yang Lain...

"Dari zaman Ahok seingat saya," imbuh netizen lain.

"'Proyek ERP di DKI dari Era Jokowi, Ahok, hingga Anies' Kok sejak era Anies?" komentar netizen lainnya lagi.