Bahas Soal Limbah B3, Tailing dan Dumping Jadi Sorotan Utama PWI dan DKP Jatim

Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 lalu memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahunnya . Sementara di tahun 2023 KKP  menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor  perikanan tumbuh 5 sampai 6 persen pada tahun 2023, dan nilai ekspor meningkat menjadi USD7,66 miliar. Target ini diyakini tercapai seiring implementasi tiga program prioritas KKP yang diperkuat dengan sejumlah aspek pendukung, di antaranya penguatan kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Guna melindungi kelautan tetap bersih dan aman Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur berkolaborasi  dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur akan melakukan Deklarasi Laut Bersih.

Menurut Ketua Panitia Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut,  Oki Lukito acara ini sebagai bagian dari Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang akan diadakan di Hotel Mercure Mirama, Surabaya, Kamis, 16 Februari 2023. mendatang. Seminar ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dan akan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Isa Anshori, serta pengamat kemaritiman dari ITS Daniel M. Rosyid.

Baca Juga: Gugatan di WTO Siap Dilawan Demi Hilirisasi, Jokowi: Ini Kedaulatan Kita!

Oki Lukito menyebutkan,  bahwa deklarasi Laut Bersih merupakan tindak lanjut dari program  Bulan Cinta Laut (BCL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maupun program rutin Beach Clean yang diprakarsai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.

“Sekitar 14 asosiasi atau stakeholder pemanfaat pesisir dan laut akan kita undang dan menyepakati bahwa laut bersih dan sehat adalah mutlak. Bebas dari berbagai pencemaran.Termasuk limbah bahan berbahaya beracun (B3),” kata Oki Lukito pada Warta Ekonomi di Surabaya, Rabu (11/1/2022)

Menurut wartawan senior ini, deklarasi ini sebagai pesan moral PWI. Sekaligus mengantisipasi pasca Undang Undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan tata ruang laut dan darat menjadi tata ruang wilayah provinsi.

Baca Juga: WTO Aja Dihadapi, Tak Gentarnya Jokowi pada Asing Ditujukan Demi Rakyat: Harus Berani, Jangan Mundur!

“Banyak usulan dalam penyusunan materi teknis perairan pesisir, supaya menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah  B3, termasuk tailing dan dumping,” imbuh Oki Lukito.