Belum deklarasikan calon presiden (capres), ada kemungkinan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PPP, dan juga PAN bakal berkoalisi denga PDI Perjuangan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, koalisi keduanya mungkin saja terjadi jika mereka mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Dengan begitu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menjadi calon wakil presiden.
"Kalau yang dicapreskan Ganjar, itu bisa ketemu. KIB itu bisa bertemu dengan PDIP karena kita tahu bahwa KIB pemiliknya Pak Jokowi dan bagaimanapun PDIP menunggu arahan Pak Jokowi untuk capres," tegas Ujang, beberapa hari yang lalu.
Berbeda ceritanya jika PDIP memilih Puan Maharani sebagai capres. Jika begitu, koalisi tidak akan terbentuk, KIB malah bisa jadi mengusung Ganjar sebagai capres. Dengan sikap tersebut, ada perbedaan antara PDIP dan Golkar sebagai inisiator parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup, dan, itu kata Ujang, sebagai hal yang wajar.
Namun, selalu ada kesempatan berkoalisi jika hendak mengusung capres yang sama dan juga jelas deal politiknya. Menurutnya, selain itu, saat ini ada nama yang muncul, yaitu Erick Thohir. "Memang jika dari internal KIB ada Airlangga," tegas Ujang.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, ada dua faktor yang mungkin membuat koalisi tersebut bisa terwujud. "Pertama, Golkar tidak memiliki tokoh potensial yang bisa diusung sebagai calon presiden," ujar Dedi.
Menurut Dedi, nama Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres) dari Golkar ternyata lebih berpeluang mengisi peluang cawapres. Dengan begitu, Golkar patut mencari sosok lain dari eksternal. Dedi menilai, partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang lain, yakni PPP dan PAN juga tidak mempunyai sosok yang kuat sebagai capres.
"Airlangga Hartarto dalam beberapa survei, termasuk juga kepopulerannya di masyarakat hanya punya potensi maksimal di cawapres. Artinya, potensi Golkar untuk mencari kandidat presiden itu tentu dari partai yang lain. Tidak mungkin juga disuplai oleh PAN atau bahkan PPP," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
Advertisement