Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rudi Valinka Tak Gubris Tantangan Laporkan Tuduhan Korupsi Bansos DKI, Warganet: Ada yang Bayar untuk Ngoceh?

Rudi Valinka Tak Gubris Tantangan Laporkan Tuduhan Korupsi Bansos DKI, Warganet: Ada yang Bayar untuk Ngoceh? Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta tahun 2020 memang menimbulkan gonjang-ganjing karena adanya dugaan korupsi. Hal ini menggerakkan pegiat media sosial yang terkenal pro Ahok sekaligus haters Anies, Rudi Valinka, untuk ikut meramaikan tuduhan tersebut.

Melalui unggahannya di Twitter dengan nama akun @kurawa, pria ini menuduh terjadi kerugian negara terkait bansos tersebut. Itu disampaikannya melalui utas yang kemudian diviralkan. Terkait hal itu, sejumlah pendukung Anies mempersilakannya untuk melaporkan ke aparat hukum.

Baca Juga: Kecam Keras Dugaan Korupsi Bansos 2020 di DKI, PSI: Pelakunya Pantas Dihukum Seumur Hidup

"Jika ada bukti silahkan Laporkan Ke KPK Siapapun TOKOH nya jika Terlibat korupsi Gua Yakin Tidak akan ada Yang Bela. Tapi Jika Tidak ada bukti Dan cenderung Ke Fitnah Silahkan BERSIHKAN Nama Baik Nya…… Simpel," tulis akun @Catatan_ali7 seperti dilansir dari Fajar, Minggu, 15 Januari 2023 membalas tuduhan tersebut.

Baca Juga: Ancam Buka 'Borok' Bacapres NasDem, Pendukung Anies 'Serang' Rudi Valinka: Fitnah! Laporin KPK Aja Kalo Ada Bukti...

Bukannya melaporkan, Rudi Valinka melalui akun Twitter-nya berkelit terkait tantangan itu. "Banyak yang bilang kasus ini Laporin Langsung dong ke Aparat hukum? Selama ini kan lo pada paham NO VIRAL NO ACTION.. Gue sdh buka sedetail ini bahkan sudah Viral sekalipun tetap B aja tuh.. Ingat kasus ini bukan delik aduan .. dugaan korupsi kan uang negara punya," tulisnya di akun Twitter pribadinya.

Pernyataan itu pun ramai dibahas warganet. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir, nyaris tak ada laporan masyarakat terkait keluhan soal Bansos di DKI. Bahkan, sebagian warganet menyimpulkan Rudi Valinka hanya berani menebar fitnah.

"Fakta di lapangan yg berbicara. Dn tntu saja harus sinkron dgn data2 yg ada. Kalau trjadi pnyelewengn dn bnyak keluhan dr msyrkat tentu DKI sdh trmasuk propinsi yg bnyak kena laporan dari wrgny saat itu. Faktanya yg trjadi saat itu brbanding terbalik dari apa yg dibicarakn si Rudi," tulis akun @haneena81ah seperti dikutip dari Suara, Minggu, 15 Januari 2023, sembari membagikan data resmi dari KPK.

Baca Juga: PSI: Korupsi Bansos DKI Jakarta Sangat Keji, Para Pelaku Harus Dihukum Berat

"No viral no action itu untuk kasus penculikan atau perselingkuhan, kalo untuk urusan politik apalagi yg bersangkutan notabene sebagai oposisi, masak lembaga pemerintah ga ngerespon kalo ada laporan masuk, ini mah kasus lemah yg ga jelas buktinya," tegas netizen lainnya.

Baca Juga: Kalau Benar Anies Baswedan Korupsi Dana Bansos DKI Jakarta, Guntur Romli: Sama Hinanya dengan Kasus Penggelapan Dana oleh ACT!

"Lu laporin lah kalau punya bukti, bukan kah selama ini kalau pihak kalian yg lapor langsung cepat di tanggapi, kalau oposan yg lapor malah oposan nya yg kena tangkap1," balas warganet lainnya.

"Gmn gw percaya Ama Lo! Lo bukan siapa2!! DPRD DKI bukan, pejabat Pemprov bukan, ASN pemprov dki bukan juga …apalagi pejabat pempus… Semua itu halusinasi mu atau ada yg mmbayar Lo untuk ngoceh?" ketus lainnya.

Baca Juga: Relawan Anies Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI

"Artinya… lu Fitnah. jgn dikira apa yg keluar dari mulut lu ini adalah semua kebenaran. banyak fitnah juga selama ini dengki dan penyakit hati. kan pemerintah kontra anies harusnya mudah hal ini. segerakan usut dan lihat siapa yg salah, agar nga banyak fitnah.," kritik lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari, buka suara soal tuduhan dari Rudi Valinka tersebut.

Baca Juga: Mencuat Dugaan Korupsi Bansos di Era Anies, Begini Respons Heru Budi

Premi menyampaikan, penyaluran bansos DKI 2020 turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengelolaan Keuangan (BPK), serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran bansos DKI 2020 pada 2021.

"Ya ada KPK, BPK, ada Inspektorat. Jadi kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar jaya selesai. LKPJ nya kan 2021 ya," jelas Premi seperti dikutip dari Suara, Minggu, 15 Januari 2023.

Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu.

Baca Juga: BPK Sebut Ada 10.249 Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran, Begini Tanggapan Mensos Risma

"Jelas dong, sebagai perangkat daerah kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Yohanna Valerie Immanuella

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: