60% Anak di Ponorogo Minta Dispensasi Kawin karena Hamil, KemenPPPA Ungkap Risiko Kesehatan, Ngeri!

Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengungkap Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengabulkan sebanyak 176 dari 191 anak yang mengajukan dispensasi Kawin. Rini menyebut 60 persen diantaranya mengajukan dalam kondisi hamil.

Sebagaimana diketahui, pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi. Hal ini karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara lain, termasuk masalah kesehatan.

Baca Juga: Kasus Perkawinan Anak Tinggi di Ponorogo, Menteri PPPA Tegas: Tak Boleh Terjadi Lagi!

Rini menjelaskan banyak risiko kesehatan yang bisa dialami oleh pernikahan dini."Satu diantaranya peningkatan risiko stunting," ucap Rini saat ditemui di Gedung KemenPPPA Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ada 3 provinsi dengan tingkat dispensasi kawin (diska) yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2022. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari mengatakan, tiga provinsi tersebut, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. 

"Daerah terbesar dalam dispensasi kawin memang yang masih mempunyai posisi tinggi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan," kata Rohika saat ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023). 

Sementara itu mengacu pada data KemenPPPA, perkawinan anak berdampak pada masalah di sisi kesehatan. Sebanyak 53 persen perkawinan di bawah usia 18 tahun menderita mental disorder depresi.

Anak yang dikandungnya pun berisiko mengalami stunting, dengan persentase mencapai 30-40 persen selama 2 tahun. Sang ibu maupun ayah yang belum beranjak dewasa juga harus gagal menyelesaikan sekolahnya. 

Baca Juga: Ngaku Sempat Ditawari Kursi Menterinya Jokowi, PKS: Kami Tetap di Luar Pemerintahan!

Selain itu, ada risiko KDRT, peningkatan perceraian, dan belum memiliki kematangan psikologis. "Ini jadi PR kita bersama, sedih kita mendengar bahwa situasi ini memperburuk program pemerintah," tutur perempuan akrab disapa Ika.