Soal Kasus Beras Busuk Bansos DKI, Waketum Partai Garuda Minta Jangan Cuma Ramai di Medsos Saja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Viral di media sosial (medsos) temuan 1.000 ton beras untuk bansos Covid-19 di DKI Jakarta yang membusuk dan berwarna kuning.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mempertanyakan temuan tersebut.

"Apakah benar ada korupsi beras Bansos DKI tahun 2020 senilai Rp2,7 Triliun? Atau apakah ada pihak yang tidak melaksanakan tugas mendistribusi? Ini dua hal yang berbeda," tanya Teddy dalam keterangannya.

"Kalau korupsi, misalnya laporan pembelian beras ada tapi barangnya tidak ada atau barangnya ada tapi disalurkan ke tempat lain untuk dapatkan keuntungan. Kalau temuan ini, temuan barang bukan temuan bukti pembelian. Jadi mau permasalahkan yang mana?," tambahnya.

Untuk itu, ia meminta agar temuan ini dibuka, kalau benar ada dugaan korupsi maka KPK harus turun tangan.

"Yang membuka awal, harus jelas mau melaporkan apa? Apakah dugaan korupsinya atau dugaan tidak melaksanakan tugasnya? Kalau korupsinya ke KPK, kalau tidak melaksanakan tugas, ke pihak terkait yang bertanggungjawab atas pendistribusian bansos," tambahnya.

Teddy pun membela statement resmi dari KPK bahwa perlu ada kejelasan terlebih dahulu terkait kasus beras busuk Bansos DKI.

"Jadi jangan apriori dulu ketika KPK minta para pihak melaporkan, sehingga muncul tudingan-tudingan seolah-olah KPK tidak mau mengusut hal ini. Yang disampaikan KPK benar, KPK tentu butuh kejelasan, ini sebenarnya kasus apa?

"Jadi jangan biarkan ini hanya memenuhi media sosial, tapi laporkan ke KPK atau pihak terkait dan kawal prosesnya. Cukup bukti permulaan, biar nanti dikembangkan," tutupnya.