Menilik Sejarah Awal Kelapa Sawit Indonesia Melalui Pola Kemitraan

Pada era Orde Baru, Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit secara nasional dengan investasi dari negara (PTPN) maupun swasta. Melansir laman Palm Oil Indonesia, Bank Dunia memberikan suntikan dana untuk program sinergi antara perusahaan (negara dan swasta) dengan petani rakyat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1970-an.

Bentuk program sinergi yang dimaksud adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau NES (Nucleus Estate and Smallholders). Keberhasilan uji coba PIR/NES (I-IV) yang dibiayai Bank Dunia, catat laman Palm Oil Indonesia, kemudian diadopsi untuk dikembangkan menjadi berbagai model PIR.

Baca Juga: Produksi Minyak Sawit Tahun 2022 Turun, Apa Penyebabnya?

Pertama, PIR Khusus dan PIR Lokal (1980-1985), di mana program ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi lokal. Kedua, PIR Transmigrasi (1986-1995) yang merupakan adopsi PIR untuk pengembangan wilayah baru pada program transmigrasi. 

Ketiga, PIR Kredit Koperasi Primer untuk para anggotanya (1996) dikaitkan dengan pengembangan koperasi di wilayah pedesaan, dimana perusahaan perkebunan bertindak sebagai inti dan petani sawit yang tergabung dalam koperasi sebagai plasma. Keempat, Pola Kemitraan (1999-2006), perusahaan perkebunan negara dan swasta harus mengalokasikan minimum 20 persen dari total area perkebunannya untuk pengembangan kebun masyarakat.

Kelima, Kebijakan Kemitraan Revitalisasi Perkebunan (Revit-Bun) tahun 2006, pemerintah menyediakan fasilitas kredit (subsidi bunga kredit) yang dikaitkan dengan pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.

"Kemitraan dalam berbagai model PIR juga berhasil mendorong pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang revolusioner atau setara dengan green revolution yang terjadi di dunia pasca-Perang Dunia I. Selain itu, juga berhasil membawa Indonesia sebagai Raja Minyak Sawit Dunia sejak tahun 2006," catat laman Palm Oil Indonesia.