Mulai Dibayangi Kebijakan Diskriminatif, Komoditas Karet dan Sawit Indonesia Mau Dijegal Uni Eropa?

Indonesia merupakan produsen terbesar beberapa komoditas penting dunia, di antaranya kelapa sawit dan karet alam. Permintaan dunia terhadap kedua komoditas tersebut meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia, perkembangan tren gaya hidup, dan semakin beragamnya produk-produk konsumsi. Kenaikan permintaan minyak sawit dunia saat ini juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan sumber-sumber energi terbarukan dan terjadinya disrupsi pasokan minyak nabati global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina

Namun saat ini, EU Regulation on Deforestation-Free Supply Chains telah disetujui pada 6 November 2022 dan akan memasuki tahap entry into force pada Mei atau Juni 2023. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap produk yang berada di pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, baik di wilayah Uni Eropa maupun di tempat lain di seluruh dunia. Seluruh perusahaan dan pemangku kepentingan terkait di pasar Uni Eropa wajib menaati kebijakan dimaksud.

Baca Juga: Kuatkan Sinergi, Kementan Tak Sabar Perkuat Ekosistem Sawit Rakyat Lagi: Ini Produk Unggulan Kita!

Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat saat membuka FGD Penguatan Diplomasi Komoditas Indonesia di Tengah Proliferasi Kebijakan Keberlanjutan Eropa mengatakan bahwa terdapat setidaknya dua komoditas strategis dan unggulan Indonesia yang rantai pasoknya dapat terdampak oleh kebijakan EU Regulation on Deforestation-Free Supply Chains tersebut, yakni kelapa sawit dan karet. Dalam hal ini, diperlukan langkah kebijakan yang tepat oleh Indonesia dalam rangka mengamankan akses pasar kedua komoditas tersebut di Eropa dan juga memperluas pasar kedua komoditas di kawasan lainnya.

“Tujuan dari FGD antara lain memperoleh tanggapan dan pandangan para pemangku kepentingan lokal untuk sawit dan karet alam terkait proliferasi kebijakan keberlanjutan yang tidak berimbang dan cenderung diskriminatif terhadap komoditas Indonesia. Juga mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hambatan (tarif/non-tarif) dalam pengembangan produk sawit dan karet berkelanjutan di Indonesia maupun dalam memperluas akses pasar di luar negeri. Serta merumuskan rekomendasi dan strategi diplomasi ekonomi nasional, khususnya untuk sektor komoditas berkelanjutan yang tepat, komprehensif, dan efektif, khususnya di kawasan Eropa.” kata Tri, dilansir dari laman resmi BPDPKS. 

Panel Presentasi dan Diskusi Pemajuan Sawit Berkelanjutan di Fora Internasional dimoderatori oleh Diah Y. Suradiredja – Senior Policy advisor Yayasan Kehati. Dengan Narasumber Sekretaris Jenderal CPOPC – Direktur PPKKI. Direktur Palm Oil Business Strategic, Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Adapun penanggap pada FGD tersebut antara lain Ketua Bidang Keomunikasi Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS.

Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya integrasi dari semua stakeholder untuk memperkuat Diplomasi Komoditas khususnya sawit.

Baca Juga: Anies Tak Dijauhi NasDem Lagi, Hasil Reshuffle Jokowi Sudah Bisa Diprediksi: Satu Menteri Sengaja Dibiarkan...

“Tanpa adanya integrasi semua pihak akan sulit memenangkan diplomasi ke Eropa, karena banyak dan beragamnya hal yang diangkat Eropa” tutup Kabul.