Masih Tersentralisasi, Rakyat Lokal Tak Dapat Akses ke Investasi Asing di Daerah

Ketua Umum Kadin Sulawesi Tengah HM. Nur Daeng Ramhatu menyoroti problem investasi asing di daerah, khususnya Sulawesi Tengah. Menurutnya, investasi asing di Sulawesi Tengah masih tersentralisasi dan eksklusif untuk kepentingan pusat. 

"Kita tahu bahwa investasi menciptakan lapangan kerja, kita akui luar biasa. Tapi, dalam hal kesejahteraan ekonomi, uang itu hanya berputar, dari Jakarta balik lagi ke Jakarta," kata dia, dikutip dari Youtube Puskapu Indonesia, Selasa (31/1/2023).

Dia berpendapat kontrol pusat pada investasi di daerah terbilang sangat besar. Kontrol ini menyebabkan pelaku ekonomi di daerah tak bisa mengambil andil banyak dalam ekosistem investasi asing, khususnya pelaku usaha lokal.

Baca Juga: DPRD Sulteng: Meski Jadi Penikmat Investasi Asing Tertinggi, Tapi Rakyat Masih Tidak Sejahtera

Meski DRPD mendorong para pelaku usaha lokal untuk membuat mereka naik kelas dan menjadi profesional, namun mereka tak memiliki akses untuk mewujudkan hal tersebut.

"Jangankan kita [pelaku usaha], Pak Bupati saja nggak bisa masuk kalau tanpa izin dari Jakarta. Bahkan mungkin Pak Gubernur juga susah masuk ke sistem yang ada," ujar Nur.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya perubahan sistem agar pelaku ekonomi lokal dapat terlibat dalam ekosistem investasi asing yang masuk ke daerah. Dengan begitu, manfaat investasi tak tersentralisasi dan bisa dinikmati oleh pelaku ekonomi lokal di daerah masing-masing.

"Tentu saja kami mendorong pelaku ekonomi untuk segera menjadi pelaku di negeri kalian sana, tapi kan kami bukan pengambil keputusan. Semua ada di Jakarta. Jadi, harus ada yang diubah," pungkasnya.