Gerindra: Usulan Cak Imin Soal Penghapusan Gubernur Perlu Dikaji

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa perlu dilakukan kajian keseluruhan terkait usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar posisi gubernur ditiadakan.

"Sebagai sebuah gagasan, ini juga mungkin perlu juga dikaji," kata Dasco saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: PKB Masih Berharap Prabowo Subianto Mau Jadi Wakilnya Cak Imin, Hanya Mimpi?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga menuturkan, usulan PKB yang meminta untuk menghapus posisi gubernur hanya sebatas fungsi administrasi. Termasuk juga, di dalamnya perihal efesien kerja seorang gubenur.

"Usulan dari Cak Imin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur itu cuma administratif dan lain sebagainya untuk efisiensi," katanya.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa setiap usulan mesti dikaji dan diputuskan bersama. Dengan berbagai kajian tersebut, kata Dasco, akan dilakukan pembahasan secara serius oleh stakeholder terkait.

"Selain kajian juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu yang nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuturkan bahwa usulan tersebut tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Pasalnya, mengenai otonomi daerah, mesti melalui kajian yang lengkap.

Anggota Komisi II DPR ini juga menilai, otonomi daerah kabupaten/kota mestinya ditarik ke provinsi. Dengan begitu, posisi Gubernur masih diperkenankan ada.

"Tapi kayak DKI atau Jogja, satu provinsi itu 6-8 kabupaten/kota karena beberapa kasus otonomi di kabupaten kota ada raja kecil yang akhirnya politik dinasti yang akhirnya lambat sekali IPM (Indeks Pembangunan Manusia) naik," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).