"Anggarannya kekecilan 3-4 triliun. Ada yang 2 triliun, tapi kalau di gubernur, 6-8 rata-rata punya 20-30 triliun itu bisa lebih muter. Jadi ini kajiannya jangan separuh-separuh," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengusulkan agar posisi Gubernur tidak lagi diadakan. Pasalnya, dia menilai bahwa gubernur hanya sekadar penyambung lidah pemerintah pusat ke daerah. Dengan begitu, dia menyebut bahwa PKB menargetkan agar tidak ada lagi gubernur.
Baca Juga: PKB Usulkan Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Makan Anggaran Besar, Fungsinya Tak Efektif!
"Target PKB, ya, tahap awal ditiadakan karena fungsi gubenur hanya sebagai, ya, sebagai sarana penyambung pusat dan daerah," kata Cak Imin saat ditemui wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1).
Dengan tidak adanya gubernur, kata Cak Imin, tidak ada pemilihan gubernur. Dia menyebut, Pilkada hanya akan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. "Jadi Pilkada nggak ada di gubernur, hanya ada di kabupaten/kota. Tahap kedua, ya, ditiadakan institusi jabatan gubernur," katanya.
"Pada dasarnya, fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak langsung mempercepat (pembangunan)," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
Advertisement