Sri Mulyani Sebut Alokasi APBN untuk Madura Raya Terus Naik, Alasannya...

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, secara tegas mengatakan, saat ini pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kawasan Madura Raya.

Untuk tahun ini, kata Sri Mulyani, APBN di Madura Raya sebesar Rp1,59 triliun, lebih besar dari tahun 2022 sebesar Rp1,50 triliun. Menurutnya, APBN tersebut merupakan alokasi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di 4 kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Baca Juga: Ceramah Depan Mahasiswa, Sri Mulyani: Jaga Idealisme, Jangan Korupsi!

"Untuk membangun Madura Raya ini setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2023 saja mencapai, Rp1,59 triliun, tahun 2022 Rp1,50 triliun, dan di tahun 2021 Rp1,44 triliun," terang Sri Mulyani saat acara Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sumenep, Kamis (2/2/2023).

Selain itu, kata mantan Direktur Pelaksana World Bank ini, ada juga APBN yang langsung diberikan pada pemerintah daerah lewat Transfer Ke Daerah (TKD) dari anggaran Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp450,80 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp373,5 miliar, DAK Non fisik Rp1,26 triliun, Dana Desa (DD) Rp1,076 triliun, dan Hibah Daerah Rp19 miliar.

Sri Mulyani merinci, anggaran TKDD (Dana Desa) untuk Madura Raya sebesar Rp6,57 triliun, lalu pada 2022 sebesar Rp7,04 triliun, dan 2023 dialokasikan Rp6,89 triliun. TKD 2023 untuk Pulau Madura ini turun 2 persen dibandingkan 2022.

Jenis TKD 2023 tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp450,80 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp373,5 miliar, DAK Nonfisik Rp1,26 triliun, Dana Desa (DD) Rp1,076 triliun, dan Hibah Daerah Rp19 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan, APBN pada 2022 telah digunakan untuk beragam pembangunan dan perekonomian, di antaranya untuk sektor infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial (perlinsos).

Salah satu sektor infrastruktur itu, katanya, adalah pembangunan jalan desa, jembatan, air bersih, MCK, dan pasar desa. Sementara, di sektor ketahanan pangan digunakan untuk pembangunan embung, irigasi, penahan tanah dan sumur.

Baca Juga: Ikuti Instruksi Jokowi, Pemerintah dan KPK Bersinergi Guna Awasi Penyaluran Dana Desa

Sementara itu, di sektor perlinsos digunakan untuk BLT Desa diberikan Rp300.000/bulan selama 12 bulan. Realisasi BLT Desa se-Pulau Madura sebesar Rp438,84 miliar ini melebihi target sebesar Rp430,58 miliar. Begitu juga dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebanyak 121.900 orang.

"Madura ini termasuk dana desanya dipakai untuk bansos yang luar biasa. Masyarakat di desa-desa dapat bantuan 12 bulan penuh, dan realisasi bansos di Madura ini di atas nasional," pungkas Sri Mulyani.