Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dapat Sentimen Negatif, LP3ES: Kalau Negara Peka, Harusnya...

Analisis yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LE3ES) dan Big Data Continuum menunjukkan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) mendapat sentimen negatif dari publik.

Tercatat, perbincangan mengenai isu ini melibatkan 42.581 percakapan selama periode 19-25 Januari 2023.

"Sentimen publik terhadap isu ini ternyata sangat buruk," kata Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi (LP3ES), dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data?' yang dipantau secara virtual, Minggu (5/2/2023).

Baca Juga: LP3ES: Wacana Perpanjang Masa Jabatan Kades Buka Peluang Soal Wacana Penundaan Pemilu

Menurut Wijayanto, hasil tersebut seharusnya menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan terkait wacana perpanjangan masa jabatan kades, khususnya bila menimbang Indonesia adalah negara demokrasi.

"Jika negara atau pemerintah sensitif, maka data yang terinformasikan melalui analisa big data ini seharusnya menjadi informasi bahwa sebagian besar publik tidak setuju dengan perpanjangan jabatan," jelas Wijayanto.

Selain soal sentimen, hasil analisis juga menunjukkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan kades juga dikaitkan dengan wacana penundaan Pemilu 2024. Hal ini tercermin dari 35,8% percakapan yang terkumpul.

Selain itu, temuan juga menunjukkan sentimen negatif terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Abdul Halim. Sebab, kedua orang ini disorot sebagai duo yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan kades.

Hasil analisis memperlihatkan 6,9% perbincangan mengaitkan topik perpanjangan masa jabatan kades dengan duo PKB haus kekuasaan.