Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) menolak aksi korporasi yang melakukan privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) melalui Initial Public Offering (IPO).
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menegaskan penolakan pihaknya terhadap aksi korporasi yang melakukan privatisasi PGE dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina.
Baca Juga: Bukti Terapkan ESG, PGE Area Kamojang dan Ulubelu Raih PROPER Emas 2022
"Sesuai dengan yang sudah FSPPB perkirakan dahulu, saat ini mulai terbukti yaitu telah terjadi proses privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy yang dilakukan melalui aksi korporasi IPO atas kepemilikan negara melalui BUMN Pertamina di PGE oleh Pemerintah melalui Kementerian terkait. Patut diduga bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent dan tanpa due dilligence yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga merugikan negara serta berpotensi adanya pelanggaran atas hukum yang cenderung menguntungkan sekelompok/golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum," cetusnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/2/2023).
Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Sekjen FSPPB, Sutrisno, menjelaskan PGE sebagai bagian dari afiliasi Pertamina, selama ini baik-baik saja. PGE telah mencapai begitu banyak prestasi dan terus tumbuh sebagai salah satu perusahaan yang mengelola energi terbarukan serta menjadi masa depan elektrifikasi Indonesia di sektor hulu.
Baca Juga: Masih Tersisa Rp1,15 Triliun, ke Sini Larinya Dana IPO Blibli
"Negara Indonesia memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt (GW) atau setara dengan 25.4 miliar Watt yang menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia atas sumber energi geothermal yang bersih, ramah lingkungan, dan terbarukan sekaligus yang secara terus menerus disediakan oleh Tuhan melalui gunung-gunung api di seluruh wilayah Indonesia," jelas Sutrisno.
"Sampai dengan tahun 2022, PGE memegang kuasa atas WKP panas bumi terbesar di Indonesia dengan total 13 wilayah kerja. Dengan kapasitas total PLTP di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW), sebanyak 82% berdiri di WKP milik PGE baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract," tambahnya.
PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun dan meraih berbagai penghargaan dengan tetap 100% milik Pertamina. Penghargaan yang dimaksud salah satunya meraih Proper Emas selama 12 tahun berturut-turut dari Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
Selain itu, PT PGE juga meraih Index ESG tertinggi dari 679 Perusahan utility dan renewable power production di seluruh dunia serta banyak penghargaan-penghargaan lainnya.
Baca Juga: Komitmen Terapkan HSSE dalam Kegiatan Operasi, PGE Borong Banyak Penghargaan dari Kementerian ESDM
Dalam hal pendanaan investasi, PGE juga tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis. Setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah/ soft loan.
Faktanya, saat ini PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak seperti World Bank dengan Fix Rate 0.5 % per tahun selama 40 tahun plus Grace Priode 10 Tahun, JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan Interest Rate sebesar 0.6 % per tahun untuk tranche ke-1 dan sebesar 0.01% per tahun fix rate di tranche ke-2 dengan tenor 40 tahun plus Grace Periode 10 tahun, serta masih banyak lagi yang lainnya.
Arie Gumilar menambahkan, nilai yang diharapkan dari IPO dengan pelepasan saham kepemilikan 25% hanya berkisar Rp9,7 triliun.
Baca Juga: Pertamina Resmi Miliki Tanker Gas Dual Fuel Ramah Lingkungan Terbesar di Dunia
"Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PGE. Apalagi saat ini Pertamina sebagai holding dengan penguasaan di sektor hulu migas mencapai 65% serta semua upaya efisiensi dan optimasi bisnis di bawah kepemimpinan Ibu Nicke Widyawati dan di masa Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI sedang mengukir sejarah keuntungan tertinggi sepanjang sejarah dengan torehan laba tidak kurang dari 57 triliun di tahun 2022, bahkan di masa-masa pandemi dan krisis yang belum berakhir," ujar Arie.
Atas hal tersebut, maka FSPPB menolak aksi korporasi yang melakukan privatisasi PGE melalui IPO dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina, serta menetapkan deklarasi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Advertisement