Kabar Baik dari Pakar, Indonesia Makin Diperhitungkan Kalau Sukses Bereskan Masalah Myanmar dan Laut China Selatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, terdapat beberapa isu regional yang menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini. Dua di antara isu tersebut terkait krisis Myanmar dan persengketaan Laut China Selatan.

Satryo menjelaskan, mengatasi instabilitas politik di Myanmar membutuhkan pendekatan komprehensif yang turut mempertimbangkan aspek historis dan berbagai konflik berbasis etnis di negara tersebut.

Baca Juga: Laut China Selatan Jadi Tantangan Maritim Indonesia, Orang Ini Kasih Penjelasan

Menurutnya, kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada Februari 2021 memperparah keadaan di sana. Aksi perebutan kekuasaan itu pun merepresentasikan kemunduran dari upaya negosiasi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki peran sangat penting dalam menjamin komitmen di antara pihak-pihak terkait dalam krisis Myanmar untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus dan menunjuk utusan khusus untuk Myanmar yang baru,” kata Satryo saat membuka seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar AIPI bersama The Habibie Center (THC), Rabu (8/2/2023).

Kemudian terkait persengketaan di Laut China Selatan, Satryo mengatakan, Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, harus memastikan keberlanjutan negosiasi tentang kode tata perilaku atau Code of Conduct (CoC).

“Selain diperlukan komitmen dari para pihak, Indonesia perlu menekankan pentingnya implementasi sentralitas ASEAN secara lebih efektif yang akan berpengaruh besar dalam kemajuan penyusunan CoC,” ujarnya.

Satryo berpendapat, keterlibatan aktif Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik, terutama dalam merespons dinamika dan rivalitas AS dan China serta peran ASEAN di Indo-Pasifik.

“Termasuk sensitivitas ASEAN terhadap potensi hadirnya kompetisi antar-negara adidaya di Asia Tenggara,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia perlu menjelaskan karakter inklusif dan konstruksi Indo-Pasisik yang diteruskan oleh ASEAN melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pasific (AOIP).

Terkait isu Myanmar yang disinggung Satryo, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus yang diusulkan Indonesia untuk menangani situasi di Myanmar memperoleh dukungan dari semua anggota ASEAN. Retno menilai, hal itu menunjukkan persatuan ASEAN.