Mendagri Akhirnya Dicopot Gegara Lalai Urus Kerusuhan yang Tewaskan Ratusan Orang, Partai Demokrat Bilang Begini

Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Lee Sang-min, telah menjadi pejabat kabinet pertama dalam sejarah negara itu yang dimakzulkan.

Majelis Nasional pada Rabu (8/2/2023) memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Mendagri atas penanganan kerumunan yang lalai sehingga berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan 159 orang Oktober lalu.

Baca Juga: Gak Nyangka, Akhirnya Datang Juga! Ini Hasil Investigasi Polisi Soal Tragedi Itaewon

Pemakzulan itu disetujui dengan suara 179-109 ketika badan legislatif yang dipimpin oposisi menyalahkan Lee atas dugaan kegagalan dalam perencanaan bencana dan tanggapan terhadap penyerbuan Halloween yang tragis di distrik hiburan Itaewon, Seoul.

Akibatnya, dia akan diskors dari tugasnya sampai Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan apakah akan menegakkan pemakzulan atau mengembalikannya dari jabatannya.

"Sangat disesalkan menimbulkan kekhawatiran kepada orang-orang karena disahkannya mosi pemakzulan terhadap saya," kata Lee dalam sebuah pernyataan.

“Saya berharap keadaan vakum dalam keamanan publik, yang akan ditimbulkan oleh insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dapat diminimalkan," terangnya.

Dia akan digantikan oleh Wakil Menteri Han Chang-seob sampai pengadilan membuat keputusan, yang akan dikeluarkan dalam waktu 180 hari.

Presiden Yoon Suk-yeol mengecam Majelis Nasional karena memakzulkan Lee, dengan mengatakan keputusan itu "akan dicatat dalam sejarah parlementer sebagai hal yang memalukan."

Oposisi Partai Demokrat mengatakan anggota parlemen menjalankan "pesanan rakyat" dengan memakzulkan menteri dalam negeri.

"Majelis Nasional meminta pertanggungjawaban Lee atas nama Presiden Yoon Suk-yeol karena dia menolak untuk bertanggung jawab," kata juru bicara Partai Demokrat Oh Yeong-hwan.

Anggota parlemen Korea Selatan telah dua kali memakzulkan presiden yakni Roh Moo-hyun pada tahun 2004 dan Park Geun-hye pada tahun 2016.

Mahkamah Konstitusi menolak pemakzulan Roh dan menyetujui pemecatan Park, yang kemudian dihukum karena penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Seperti dalam kasus Itaewon, kemarahan publik terhadap pejabat tinggi dipicu oleh penanganan sebuah tragedi. Pada tahun 2014, peristiwa pemicunya adalah tenggelamnya kapal feri Sewol yang menewaskan 299 orang. Sebagian besar korban adalah siswa sekolah menengah yang sedang dalam perjalanan lapangan.

Kerumunan massa terjadi pada 29 Oktober ketika ribuan orang berdesakan di gang-gang sempit area kehidupan malam Itaewon yang populer untuk merayakan Halloween untuk pertama kalinya sejak pertemuan semacam itu dilarang di bawah pembatasan Covid-19.

Investigasi polisi, yang dirilis bulan lalu, menemukan bahwa pejabat lokal gagal menerapkan langkah-langkah pengendalian massa yang tepat dan respons yang gagal berkontribusi pada tingginya jumlah korban.