Tuntutan dan Tanggung Jawab Profesionalisme Pers Jelang Tahun Politik 2024

Pada perayaan Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan dalam deklarasi pers nasional tentang kemerdekaan pers Indonesia bahwa HPN bukanlah sekadar pelaksanaan kegiatan tahunan, apalagi menjelang tahun politik.

Momentum HPN 2023 kini sekaligus menjadi ruang reflektif bagi pers untuk mempersiapkan pers menghadapi tahun politik dan meneguhkan profesionalisme pers untuk menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia.

"Pers harus menjadi penerang bagi publik. Pers harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam membedakan antara berita bohong, berita hoax, apakah itu disinformasi, misinformasi, atau pun malinformasi, dan berita tidak akurat. Jangan sampai semua informasi disebut hoax hanya karena perbedaan pandangan," tutur Ninik dalam acara pada Kamis (9/2/2023).

Baca Juga: Kebebasan Pers dan Tuntutan Kemerdekaan Tanpa Ancaman Bagi Wartawan

Pers telah menjadi pilar keempat pendukung demokrasi bersama dengan tiga pilar lainnya yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Reformasi tahun 1998 telah memberikan tonggak tanggungjawab kepada pers untuk mengawal demokrasi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini sepenuhnya mendukung kemerdekaan pers yang merupakan hasil tuntutan reformasi di tengah situasi kebangsaan yang menghendaki penegakan demokrasi secara utuh.

Selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo terkait kebebasan pers untuk mewujudkan pers yang bertanggung jawab, Ninik menyampaikan, "Dewan Pers memaknaik bahwa pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan etika jurnalistik. Sebaliknya kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab berpotensi merugikan kepentingan publik, menghambat pemenuhan hak-hak publik, bahkan dapat mencederai rasa keadilan publik."

Tidak hanya perlu menjadi profesional dan bertanggung jawab, pers juga harus berkontribusi pada peningkatan intelektual publik dalam berdemokrasi, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. Ruang redaksi harus memiliki daya lenting yang kuat sehingga mampu menjadikan Pemilu sebagai aktivitas demokrasi yang tenang, santun, tulus, ikhlas, dan tidak anarkis, utamanya kaitannya dengan sikap terhadap kekurangan calon yang didukung dan kelebihan dari calon yang tidak didukung.

Media perlu juga menegakkan informasi kepada masyarakat bahwa Pemilu bukan sekedar partisipasi rakyat untuk menyalurkan suara semata, namun media juga perlu memberikan informasi yang luas mengenai calon-calon dalam Pemilu yang berkomtimen untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk yang mampu melaksanakan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi dan peduli terhadap kelompok rentan maupun terpinggirkan.

"Peran pers sungguh sangat dinantikan untuk menjaga pemberitaan dan penyiaran terkait penyelenggaran Pemilu diselenggarakan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Pemberitaan dan penyiaran oleh pers hendaklah menyejukkan dan memberikan solusi untuk halau potensi-potensi kegaduhan. Pers harus bekerja bersungguh-sungguh untuk mendewasakan bangsa ini dalam berdemokrasi meskipun kondisi media saat ini," ujar Ninik.

Dengan plurasisme media yang ada di Indonesia saat ini, redaksi memiliki tugas agar masyarakat memiliki pilihan yang dapat mendorong peningkatan demokrasi di Indonesia khususnya pada diskursus ruang publik. Wartawan, redaksi, dan perusahaan pers harus tetap objektif dan independen terbebas dari berbagai kepentingan.

Menjelang tahun politik, Dewan Pers bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya akan bersama-sama meneguhkan bentuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu.

Adapun Penganggungjawab Hari Pers Nasional 2023 Atal S Depari dalam laporannya mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh segenap unsur pers nasional di Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024, antara lain:

1. Berkomitmen agar peristiwa yang menyebabkan keterbelahan bangsa pada saat Pemilu tidak terulang kembali sehingga tidak ada unsur pers nasional yang terseret menjadi buzzer salah satu pihak.
2. Berkomitmen untuk melaksanakan kode etik jurnalistik dan proses kerja jurnalistik.
3. Insan pers harus menjaga komitmen sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
4. Unsur pers nasional tidak boleh terjebak euforia arus informasi media sosial yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Memberikan dorongan kepada Dewan Pers agar selalu menjaga marwah kehidupan pers Indonesia sebagai pilar demokrasi.