Anies Mau Garap Proyek Warisan Jokowi, Akan Ada Utang Terus-Menerus Demi Bangun IKN

Bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyatakan bahwa jika menjadi presiden kelak akan meneruskan proyek warisan Jokowi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan tersebut pun menjadi perhatian publik, tak terkecuali bagi pengamat politik, Rocky Gerung.

Dalam sebuah kesempatan, Rocky Gerung menilai bahwa pilihan untuk melanjutkan atau tidaknya proyek IKN yang digagas Jokowi itu merupakan ujian bagi Anies. Terlebih lagi, perihal anggaran yang tidak sedikit untuk bisa membangun IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Menyoal anggaran, Rocky Gerung pun menyinggung mengenai budaya utang yang juga akan diwariskan oleh Jokowi kepada Anies sebagai penerusnya.

Baca Juga: IKN Jadi Ibu Kota, Jakarta Dapat Warisan Apa? Pejabat DKI: Ada Aset-Aset Pemerintah....

"Soal IKN, kalau sudah jadi Undang-Undang artinya akan ada utang terus menerus. Artinya, Anies akan meneruskan cara berutang Jokowi," pungkas Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya, disimak pada Jumat, 17 Februari 2023.

Kalau demikian yang terjadi, tegas Rocky, buat apa Anies yang menggarap? Sebab, akan sama saja jadinya atau bahkan lebih baik Jokowi saja yang meneruskan proyek tersebut alih-alih digantikan oleh Anies. 

"Ya mending Jokowi aja yang melanjutkan, gak usah Anies. Buat apa ada relawan yang mendukung Anies tetapi ujungnya adalah melanjutkan proyek Jokowi?" tanya Rocky lagi.

Baca Juga: Grasa-Grusu Indonesia Pindah Ibu Kota Tinggalkan Jakarta, Akademisi: IKN Ini Bukan Dolanan!

Tak cuma itu, Rocky Gerung juga menyoroti komitmen Anies mengenai IKN yang harus dilanjutkan karena sudah menjadi UU. Rocky mengaitkan pernyataan itu dengan kebijakan lain dari Jokowi yang sudah menjadi UU, yakni Omnibus Law. Kalau alasannya adalah UU, Anies dinilai juga harus menjalankan kebijakan Omnibus Law. Hal itu memberi risiko bahwa Anies akan mendapat perlawan dari kaum buruh.

"UU Omnibus Law oke (diteruskan), artinya buruh gak akan dukung Anies. Kan gampangnya begitu karena dia akan setuju penistaan buruh. UU (Omnibus Law) itu final, bagi buruh itu penistaan tentang harkat sebagai buruh," lanjutnya.