Pindah Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Atas Nama Pembangunan dan Demi Rakyat: Ujung-Ujungnya Cuma Buat Legacy Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang akan menjadi warisan dari pemerintahan Jokowi jelang akhir masa jabatan pada tahun 2024 mendatang. Upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN hingga kini masih menuai pro dan kontra, termasuk mengenai alasan utama di balik wacana tersebut.

Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai bahwa pindah ibu kota ke IKN hanya dengan alasan pemerataan pembangunan di Kalimantan tidaklah cukup. Sebab, menurut Rocky, pembangunan infrastruktur daerah memang sudah menjadi hak masyarakat, termasuk rakyat di Kalimantan. Dengan atau tanpa IKN, pemerintah harus memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan pembangunan, mulai dari sekolah, bangunan, jalan, hingga infrastruktur penting lainnya.

Baca Juga: Anies Mau Garap Proyek Warisan Jokowi, Akan Ada Utang Terus-Menerus Demi Bangun IKN

"Kalau misalnya dikatakan Kalimantan perlu infrastruktur, ya, memang semua tempat perlu infrastruktur. Tetapi, bukan dalam konsep IKN yang satu paket, yaitu akan ada otorita yang di dalamnya ada perjanjian dengan pihak swasta yang membiayai," kata Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya, disimak pada Jumat, 17 Februari 2023.

Ia melanjutkan, tak sepatutnya juga pembangunan IKN diklaim demi rakyat Kalimantan. Sebab, menurut Rocky seluruh rakyat memang berhak atas pembangunan serta akses ekonomi yang lebih cepat melalui infrastruktur yang dibangun pemerintah. Dalam hal ini, jelas Rocky, IKN yang disebut akan diteruskan oleh Anies Baswedan hanyalah menjadi warisan legacy Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

Baca Juga: Grasa-Grusu Indonesia Pindah Ibu Kota Tinggalkan Jakarta, Akademisi: IKN Ini Bukan Dolanan!

"Lagi-lagi, IKN itu adalah konsep politik yang akan mengingatkan kita pada Jokowi. Jadi, Anies (hanya) diminta untuk meneruskan legacy Jokowi. Nah konyolnya di situ," tambahnya lagi.